Drama Politik Jelang Pemilu 2024: Netralitas Aparat dan ASN, hingga Kubu Lawan yang Ngaku Ditekan

Bawaslu RI juga mengamini aparat negara rawan tidak netral jelang Pemilu 2024.

"Itu dalam (potensi kerawanannya).

Sangat dalam, ya, tinggi lah. Makanya jadi perhatian kami," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Rabu (15/11/2023). Ia menyinggung, Bawaslu sampai melakukan penelitian tersendiri dalam memetakan indeks kerawanan pemilu dari aspek potensi ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri.

Terlebih, Komisi ASN kini sudah ditiadakan.

"Semua punya potensi untuk melakukan intervensi kepada ASN," ujar Bagja.

"Kami sedang menginvestigasi beberapa kejadian (ketidaknetralan aparat) di lapangan karena ada beberapa berita yang harus diklarifikasi kepada teman-teman Bawaslu di daerah," tambah dia.

Ia memberi contoh, potensi ketidaknetralan yang paling mudah dilihat di permukaan adalah keberpihakan atas program atau kebijakan tertentu terhadap pasangan calon tertentu.

Modus ini banyak dijumpai dalam pelaksanaan pilkada, tetapi juga tak sedikit ditemui jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

"Program-program pemerintah atau program yang berkaitan dengan negara juga itu diajukan untuk kepentingan peserta pemilu tertentu, itu juga tidak boleh," kata Bagja.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menyinggung bahwa netralitas ASN ini kerap dilatarbelakangi motif keinginan mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Motif lainnya yakni hubungan primordial antara ASN dan kandidat.

"Aspek kultural dan patronase dalam birokrasi yang dominan. Tekanan dari pimpinan," kata Lolly dalam sambutannya, dikutip dari akun resmi YouTube Bawaslu RI.

"Tawaran yang menggiurkan dari pejabat struktural untuk mendapatkan keuntungan seperti promosi jabatan, sebaliknya bawahan tidak mampu melakukan penolakan dengan ancaman-ancaman yang ada," sambung dia.

Hasil pemetaan Bawaslu, netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada 2024 nanti memiliki polanya sendiri, yakni mempromosikan kandidat tertentu dan menyatakan dukungan secara terbuka melalui media sosial dan media lainnya. Bawaslu juga menemukan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung petahana serta adanya ASN yang secara aktif maupun pasif terlibat dalam kampanye.

Kebanyakan, dalam isu ini, pejabat struktural yang memegang kuasa tak banyak tersentuh dan lebih sering berperan sebagai perantara.

Para staf berada di posisi yang lebih rentan menjadi korban. Sepuluh provinsi dinilai menjadi kawasan paling rawan dalam isu ini.