Drama Politik Jelang Pemilu 2024: Netralitas Aparat dan ASN, hingga Kubu Lawan yang Ngaku Ditekan

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Seperti yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi bahwa banyak drama politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Meski tak disebutkan pernyaraan itu ditujukan ke siapa, namun beberapa politisi menanggapinya dengan balasan yang sama.

Seperti yang disebutkan Wakil Ketum Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid beberapa waktu lalu.

Menurut Jazilul, pernyataan Jokowi tersebut juga termasuk  drama.

"(Itu) drama di atas drama," ujarnya.

Isu Netralitas

Ketika Gibran Rakabuming Raka, resmi berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), isu netralitas semakin santer dibicarakan.

Isu ini mendapatkan justifikasinya setelah pencalonan Gibran melibatkan cawe-cawe Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Kini, lawan-lawan politik Prabowo dan Jokowi mulai bersuara.

PDI-P menjadi yang paling keras.

Mereka bahkan mengeklaim, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga mendapatkan tekanan serupa.

"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan AMIN juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Sabtu (18/11/2023).

Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses.

Isu oknum polisi tak netral

Juru bicara Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, menyampaikan isu adanya komandan polisi yang mendukung pasangan tertentu pada Pilpres 2024.