Drama Politik Jelang Pemilu 2024: Netralitas Aparat dan ASN, hingga Kubu Lawan yang Ngaku Ditekan

"Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman di kepolisian mereka keberatan diminta komandannya yang mengarahkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran," kata Aiman lewat akun Instagramnya.

Terkait isu tersebut, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran meminta Aiman berani mengungkap apa yang ia sampaikan.

"Siapa, kan katanya banyak, nanti kita klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja siapa orangnya buka, jangan hanya berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab," ucap Fadil dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI, Rabu (15/11/2023). "Jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat pada terganggunya kesadaran publik," ucap dia.

Oknum ASN tak netral

Di Boyolali, Jawa Tengah, viral video pengakuan ASN terkait mobilisasi pemenangan Ganjar-Mahfud oleh bupati dengan konsekuensi mutasi ke daerah yang jauh jika tidak melakukannya.

Kasus ini tengah diusut oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, terungkap dokumen pakta integritas Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen TSP Silaban untuk mencari dukungan minimum 60 persen+1 untuk Ganjar.

BIN saat ini masih dikepalai oleh eks ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Budi Gunawan, dan Yan kini ditahan KPK atas kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan atau laporan pemeriksaan BPK.

Sementara itu, Bupati Boyolali, M Said Hidayat menegaskan, pihaknya tak pernah memberi arahan seperti yang diungkapkan oleh perempuan dalam video tersebut.

"Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Semua pernah mendengarkan?" tanya dia kepada awak media, Rabu (15/11/2023). Salah satu wartawan kemudian menjawab belum pernah mendengar arahan itu dilontarkan oleh sang bupati. "Ya sudah jawabannya seperti itu," tegas dia.

Lain di depan, lain di belakang

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menegaskan, aparat negara sebaiknya tidak perlu terlalu sering menyatakan netral dalam pemilu.

Baca juga: Ini Fungsi Posko Kawal Pemilu Jujur Adil yang Bakal Diresmikan TPN Ganjar-Mahfud Hari Ini

Menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana mereka menerapkan netralitas itu di lapangan, alih-alih sekedar deklarasi.

"Yang paling penting adalah mereka mengimplementasikan bersikap netral tidak berpihak dan tidak curang itu dalam tindak tanduk dan kegiatannya, aktivitasnya sehari-hari," ujar Fadli dalam diskusi yang membahas netralitas dalam Pemilu 2024 di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

"Untuk apa kemudian berulang kali bilang netral, tidak akan berpihak di depan publik, tapi ketika melaksanakan tugas-tugas yang tidak ter-cover atau tidak terpublikasikan di ruang publik itu dikerjakan sebaliknya. Nah ini yang menjadi khawatir," imbuh dia.

Ia mengungkapkan, saat ini muncul tren bahwa aparat diminta untuk netral tetapi justru mengerjakan sebaliknya "di belakang".