Ambon Hari Ini

Jafry Taihuttu Dorong Pemkot Ambon Tuntaskan Masalah Raja Definitif

Ia mengaku, DPRD sebelumnya juga sudah meminta Pemkot Ambon agar Desember 2023 ini sudah harus ada raja definitif

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
Mesya
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon segera menuntaskan persoalan raja definitif di sejumlah negeri di Ambon yang belum terselesaikan. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon segera menuntaskan persoalan raja definitif di sejumlah negeri di Ambon yang belum terselesaikan.

“Kami ingin Penjabat Wali Kota Ambon segera melakukan rapat dengan asisten satu untuk segera bicarakan bagaimana kebijakan Pemkot terkait masalah raja definitif yang belum juga terselesaikan,” kata Jafry, Minggu (22/10/2023).

Ia mengaku, DPRD sebelumnya juga sudah meminta Pemkot Ambon agar Desember 2023 ini sudah harus ada raja definitif bagi negeri yang belum memilikinya.

Yakni, Negeri Tawiri, Silale, Passo, Batu Merah, Rumah Tiga, Naku, Hative Besar dan Amahusu.

“Nanti kita akan rapat Senin pekan depan, baru kita tanyakan lagi apa sikap Pj wali kota terkait proses pengangkatan raja definitif di negeri yang belum dirampung ini,” ujarnya.

Untuk menentukan posisi kebijakan Pemkot Ambon, Jafry juga menegaskan terkait revisi rancangan peraturan daerah (Ranperda) nomor 8,9 dan 10 tentang pemerintahan negeri yang diterima Pemkot.

Baca juga: Jafry Taihuttu Minta Saniri Negeri Soya Segera Proses Penentuan Raja Baru

Apakah persoalan raja definitif pada negeri-negeri yang belum diselesaikan perlu menunggu revisi Ranperda tersebut, atau harus berjalan seiring dengan proses pembahasannya.

Menurutnya, hal ini harus segera dibicarakan dan diambil langkah kebijakannya.

Mengingat, tahapan pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sudah mulai berjalan.

“Takutnya, suksesi raja di masing-masing negeri itu akan mengganggu agenda-agenda daerah dan nasional ini,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia meminta Pemkot Ambon untuk memperhatikan penataan birokrasi pada jenjang Pemkot Ambon terkhususnya raja negeri di Ambon yang belum tuntas.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved