Terbukti Korupsi: dr Hendrita Tuankotta, Eks Ketua IDI Maluku Divonis 3 Tahun Penjara

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dokter Hendrita Tuankotta dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus dugaan Korupsi anggaran medical chek up Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon memvonis terdakwa selama 3 tahun penjara.

Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Martha Maitimu sebagai Hakim ketua didampingi dua Hakim anggota lainya, berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon. Senin (16/10/2023).

"Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dr. Hendrita Tuankotta oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp.200 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 2 bulan," kata Majelis Hakim.

Selain pidana badan, terdakwa juga divonis membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.829.299.698, yang dikurangkan dengan pengembalian senilai Rp. 44 juta.

Sehingga sisa uang pengganti yang harus di kembalikan Terdakwa adalah sebesar Rp. Rp.785.299.698.

"Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," tambahnya.

Usai mendengarkan Vonis Hakim, baik JPU maupun terdakwa dan pengacaranya menyatakan pikir pikir.

Baca juga: Terbukti Korupsi Dana Makan Minum Nakes RSUD Haulussy, Hendrik Tabalessy Divonis 4 Tahun Penjara

Diketahui sebelumnya, terdakwa dituntut 3 tahun dan 6 bulan penjara.

Dokter Tuankotta merupakan terdakwa tunggal dalam kasus dugaan korupsi medical chek up Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Terdakwa juga dituntut membayar denda sejumlah Rp. 50 juta subside 2 bulan kurungan.

Menurut JPU terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 2 bulan kurungan.

Menurut tim JPU, terdakwa dr.Hendrita Tuanakotta, selaku ketua IDI Maluku menerima dan mengelola anggaran Medical Check Up Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Terdakwa bertindak atas nama peribadi dan seolah-olah untuk kegiatan IDI adalah tidak sesuai dengan pasal 6 AD/ART yaitu Ikatan Dokter Indonesia adalah organisasi Profesi dokter yang non profit bersifat nasional, independen dan Nirlaba.