3 Isu Ini Diyakini Bakal Sejalan dengan Rencana Operasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030 di Maluku

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Fahroni Slamet 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sejumlah Stakeholder hadir dalam Workshop II Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030 Provinsi Maluku, Senin (5/6/2023) lalu.

Yakni dinas terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, UPT Kementeriaan LHK, para akedemisi, pihak swasta, dan instansi lainnya.

Dari workshop tersebut, tersusunlah dokumen panduan kerja agenda perubahan iklim dan climate actions sektor kehutanan dan lahan di Maluku untuk dapat mengakselerasi aksi penurunan emisi gas rumah kaca yang sedang diselenggarakan secara nasional saat ini.

Rencana operasional Folu Net Sink Provinsi Maluku ini sejalan dengan tiga isu lingkungan.

Yakni, pertama, isu lingkungan hidup sudah menjadi isu strategis yang menyita perhatian serius, baik pada tataran lokal, nasional, maupun global. pencemaran lingkungan hidup, akan semakin serius kalau tidak dipikirkan secara bersama.

Kedua, komitmen upaya pengurangan emisi gas rumah kaca meningkat menjadi 31,89 persen atau setara 915 juta ton co2 dengan usaha sendiri atau sampai dengan 43,20 persen atau setara dengan 1.240 juta ton co2 dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030. sektor kehutanan mempunyai porsi terbesar yaitu 17,4 persen.

Baca juga: Kementerian Lingkungan Hidup Gelar Workshop I Penyusunan Rencana Kerja FoLU Net-Sink 2030 

Sementara sektor lainnya yaitu 12,5 persen pada sektor energi, 0,3 persen pada sektor pertanian, 0,2 persen pada sektor industri, dan 1,4 persen pada sektor limbah.

Dalam rangka akselerasi implementasi rencana operasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mempercepat tersusunnya rencana operasi melalui workshop dengan melibatkan semua stakeholder terkait.

Target penurunan emisi hanya dapat dicapai apabila mendapat dukungan dan kerjasama semua pihak.

Untuk itu semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan akademisi diharapkan dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik, serta peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.

Ketiga, Pemerintah Provinsi Maluku selalu mendukung setiap kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tetap berpihak kepada masyarakat dan senantisa melibatkan masyarakat dalam upaya mengelola hutan yang berkelanjutan.

Provinsi Maluku menyatakan diri siap membantu pencapaian target penurunan emisi nasional dengan mengadaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi hijau yang tertuang dalam dokumen RPJMD provinsi maluku tahun 2019-2024 misi ke-3 “Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”, dengan tujuan meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis kepulauan.(*)