No Unjukrasa, Hari Buruh di Maluku Diperingati dengan Senam Sehat dan Pembagian Sembako

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Perayaan Hari Buruh atau May Day di Maluku diwarnai senam sehat dan pembagian sembako, Senin (1/5/2023).

Ratusan buruh di Kota Ambon, khususnya, memeriahkan Hari Buruh dengan bakti sosial tanpa unjuk rasa.

Kegiatan sosial oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Maluku dan Konfederasi Serikat Pekerjaan Seluruh Indonesia (KSPSI) Maluku itu berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Ambon.

Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena yang turut hadir mengatakan, May Day diperingati untuk mengingatkan perjuangan panjang dan berat para buruh untuk diperhagika .

"Hari buruh Internasional selain untuk memperjuangkan hak para buruh tetapi juga mesti memberikan makna bagi kita bahwa ada upaya untuk para buruh memperoleh hak-hak mereka secara sosial, secara politik, secara ekonomi supaya apa dari perhatian buruh musti sejahtera itu maknanya," kata Wattimena.

Sementara itu, Ketua Korwil KSBSI Maluku Y Kelson Haurissa mengatakan ada dua agenda dalam perayaaan Hari Buruh.

Baca juga: Usai Ketahuan Selingkuh, Virgoun Putuskan untuk Ceraikan Inara Rusli, Ngaku Sudah Tak Cinta Lagi

Baca juga: Ganjar Pranowo Raih Penghargaan, Jawa Tengah Dinobatkan jadi Provinsi Berkinerja Terbaik Nasional

Yakni Bakti Sosial dan debat diskusi.

Di kegiatan bakti sosial diwarnai dengan senam dan pembagian 400 sembako.

Sembako tersebut diberikan khusus bagi para pekerja yang telah di PHK.

"Tadi yang dibagi itu 400 paket dikhususkan kepada pekerja yang telah di PHK atau ter-PHK sebagai dampak covid-19. Mayday kali ini kita tidak melibatkan yang aktif tapi yang susah, tidak aktif," kata Haurissa saat diwawancarai.

Tentunya, dalam rangkaian kegiatan tersebut disampaikan ikap kompederasi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja atau buruh di Maluku.

"Dalam kegiatan tadi artinya dalam pembagian-pembagian sembako tapi Kemudian kami punya aspirasi kami menyampaikan dalam pidato tadi. Kami berharap satu yaitu pemerintah segera mencabut atau membatalkan undang-undang 6 tahun 2023 tadi karena menyusahkan pekerja dan buruh di Indonesia. Itu tuntutan terakhir itu," tandasnya.