Kemendagri Minta Pemda Antisipasi Kenaikan Bahan Pangan Jelang Ramadan
Kemendagri mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar melakukan upaya konkret dalam menangani inflasi.
TRIBUNAMBON.COM -- Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar melakukan upaya konkret dalam menangani inflasi.
Pasalnya, beberapa minggu mendatang, masyarakat akan menyambut datangnya bulan Ramadan.
Momentum tersebut ditengarai bakal mempengaruhi gejolak harga pangan dan komoditas masyarakat.
Tomsi membeberkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Kemendagri terhadap 514 Pemda baik di kabupaten/kota, diketahui sebanyak 173 Pemda belum melakukan upaya konkret.
Oleh karena itu, Tomsi meminta jajaran Pemda tersebut agar menyampaikan laporan harian mengenai upaya sekaligus perkembangan inflasi di daerah masing-masing kepada Kemendagri.
“Perlu saya sampaikan di sini, walaupun inflasi daerah masing-masing cukup rendah, namun upaya-upaya konkret agar tetap dilaksanakan supaya kita tidak lengah,” terang Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Senin (6/3/2023).
Di samping itu, dirinya meminta jajaran Pemda untuk menyisir dan memonitor keberadaan bahan pokok di daerah masing-masing.
Baca juga: Disperindag Ambon Diminta Segera Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar
Ketersediaan bahan pangan juga diminta agar dihitung secara cermat sesuai kebutuhan daerah.
Apalagi menjelang datangnya bulan Ramadan, ketersediaan stok pangan menjadi hal penting yang perlu diatensi daerah.
“Perlu kita ketahui bahwa Hari Raya Idul Fitri ini merupakan perpindahan pergeseran manusia yang terbesar selain di China. Maka pergeseran dengan puluhan juta (orang) dari satu kota ke kota lain nomor dua di dunia ini, (terjadi) di tempat kita ini. Oleh sebab itu tolong dihitung betul dan dimohon data-datanya baik stok, kemudian kekurangannya,” imbuh Tomsi.
Kemendagri meminta daerah agar dapat membantu pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data mengenai perkembangan harga dan upaya penanganan inflasi di daerah masing-masing.
Dukungan data tersebut juga diminta agar dilaporkan tepat waktu.
“Sehingga rapat koordinasi yang akan dilaksanakan di tingkat pusat dapat juga dilaksanakan tepat waktu,” tandasnya.
Irjen Kemendagri mendorong daerah untuk melakukan 9 upaya konkret.
Hal ini di antaranya, pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, serta perencanaan gerakan menanam.
764 PPPK Tahap I 2024 Lingkup Pemda SBT Resmi Terima SK |
![]() |
---|
Nota Perhitungan APBD Maluku Tengah Tahun 2024, Kontribusi PAD Capai Rp. 70,32 Miliar |
![]() |
---|
Nota Pertanggungjawaban APBD 2024, Pemda Malteng Klaim Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka |
![]() |
---|
Tingkatkan Kualitas Pendidikan Anak, Pemda SBT Revitalisasi TK Dharma Wanita di Desa Tansi Ambon |
![]() |
---|
Lindungi Kekayaan Lokal, Pemda SBT Daftarkan Ikan Julung Sebagai Indikasi Geografis |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.