Breaking News:

Ambon Hari Ini

Christianto Laturiuw Ungkap Data Tenaga Honorer di Ambon Tak Sinkron

Christianto Laturiuw mengatakan, penjelasan Disdik maupun BKD Ambon, terdapat perbedaan yang jauh pada data tenaga honorer atau kontrak.

Mesya
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw saat diwawancarai terkait data tenaga honorer di Ambon tak sinkron, Senin (12/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Komisi II DPRD Kota Ambon rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon terkait komposisi data Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga tenaga honorer di Ambon.

Dalam hasil rapat, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, penjelasan Disdik maupun BKD Ambon, terdapat perbedaan yang jauh pada data tenaga honorer di Ambon.

Data yang dimasukan ke komisi II medio April dan Mei 2022, tercatat resmi jumlah tenaga honorer/kontrak sebanyak 1603 pegawai.

Sementara untuk ASN berjumlah 4806 orang.

"Anehnya, dalam pertemuan hari ini, Disdik mengkonfirmasi ke kita bahwa tenaga honorer untuk jenjang Paud, SD hingga SMP totalnya 1595. Itu berarti ada perbedaan data yang sangat jauh dengan BKD," kata Christianto Laturiuw, Senin (12/9/2022) sore.

Baca juga: Miris, 17 Tahun Mengabdi, Honorer di Ambon Ini Hanya Digaji Rp. 100 Ribu per Bulan

Baca juga: Resmi! Pemkot Ambon Serahkan Dokumen Nota Pengantar KUA PPAS ke DPRD

Menurutnya, alasan yang disampaikan, ternyata tidak semua honorer atau pegawai kontrak didanai menggunakan APBD Kota Ambon.

Namun, banyak juga dari mereka yang digaji dengan memakai anggaran komite, yayasan maupun dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

"Dari fakta ini, makanya kami mintakan ke Disdik untuk segera masukan data terbaru tapi harus dipisahkan," sebutnya.

Artinya, dari data 1595 yang disebut Disdik, berapa banyak diantara honorer yang ada, yang dibiayai murni menggunakan APBD dan mana yang didanai dengan dana BOS, komite atau yayasan.

"Ini menjadi acuan atau fokus komisi sebab menjadi beban APBD kita. Itu melebihi 40 persen dari total APBD kita hanya habis untuk belanja gaji," terangnya.

Politisi Gerindra itu mengatakan, bukan pihak Komisi berupaya untuk menurunkan belanja gaji, tapi komisi minta data yang disampaikan harus benar-benar valid.

"Bayangkan saja, jika data Disdik dan BKD digabung, maka jumlah honorer kita mencapai 2 ribu lebih. Jadi kita minta ada penjelasan penyebaran honorer ini dimana saja, supaya data yang kami pegang pun betul-betul valid," ujar Laturiuw.

"Disdik janjikan akan dituntaskan secepatnya. Sementara BKD minta batas waktu hingga Desember. Prinsipnya itu harus rampung supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan lebih fatal kedepannya," tandasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved