Warga Kota Ambon Diimbau Tak Bangun Rumah di Kawasan Rawan Longsor, Seperti di Daerah Tebing

TRIBUNAMBON.COM - Masyarakat di Kota Ambon, Maluku, diminta untuk tidak membangun rumah di daerah rawan longsor.

Imbauan tersebut disampaikan Pemerintah Kota Ambon.

Menurut Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, warga harus memperhatikan lokasi pembangunan rumah apakah berada di wilayah rawan longsor atau tidak.

Pasalnya kata dia, saat bencana terjadi di Kota Ambon, rumah warga yang rusak tertimpa longsor berada di daerah tebing yang rawan longsor dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB.

Karena itu, ia meminta agar warga tidak lagi membangun rumah di daerah tebing yang rawan longsor karena hal itu akan sangat berbahaya.

“Rata-rata semua rumah yang terkena dampak itu tidak punya IMB. Tapi, kita tidak mau permasalahkan itu karena hari ini masyarakat Kota Ambon yang jadi korban bencana menjadi tanggung jawab Pemkot Ambon,” kata Bodewin kepada wartawan di Markas Polresta Pulau Ambon, Kamis (21/7/2022).

Baca juga: Wilayah di Maluku Ini Tak Bisa Lagi Akses Jaringan 3G Telkomsel

Bodewin juga mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauan di lapangan pascabencana di Ambon, ada beberapa rumah warga yang tidak layak lagi untuk ditempati karena berada di kawasan rawan longsor.

Sewhingga Pemerintah Kota Ambon akan merelokasi sejumlah keluarga yang rumahnya berada di kawasan rawan longsor.

Sejumlah rumah warga yang perlu direlokasi itu berada di kawasan Skip dan kawasan Lorong Putri, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon.

“Karena tidak mungkin membuang biaya hanya untuk menjaga dua atau tiga rumah. Itu tidak efisien. Lebih baik kita cari tempat yang baru buat mereka, bangun rumah mereka, kita tutup lokasi itu supaya tidak lagi jadi lokasi pemukiman masyarakat,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, untuk di kawasan Skip ada satu rumah warga yang harus direlokasi. Sedangkan di kawasan Lorong Putri ada tiga rumah yang terancam longsor.

Untuk mencegah longsor menimpa empat rumah tersebut, mereka diharapkan bersedia direlokasi.

“Untuk membuat talud itu kita butuh anggaran Rp 5 sampai Rp 10 miliar, enggak mungkin kita bangun talud di situ, lebih baik kita pindahkan mereka, kita tutup lokasi itu supaya tidak dijadikan pemukiman masyarakat," terangnya.

Soal penanganan bencana di Ambon, sejauh ini Pemkot Ambon telah melakukan aksi tanggap darurat terhadap para korban banjir maupun tanah longsor.

“Kita juga telah menetapkan Ambon sebagai daerah rawan bencana,” ujarnya. (*)