Resmi jadi Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy Diminta Bisa Kerja Sama dengan DPRD
Djalaludin Salampessy resmi dilantik jadi Penjabat sementara (PJS) Bupati Buru, Selasa (24/5/2022) kemarin.
Penulis: Ode Alfin Risanto | Editor: Salama Picalouhata
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Djalaludin Salampessy resmi dilantik jadi Penjabat sementara (PJS) Bupati Buru, Selasa (24/5/2022) kemarin.
Anggota DPRD Kabupaten buru Fadly Tukuboya, berharap penjabat yang ditunjuk harus bisa berkoordinasi dengan parlemen daerah.
"Kita harap hubungan Pemda Buru dan DPRD bisa berlangsung dengan baik sehingga hal-hal untuk pembangunan bisa berjalan dengan baik kedepannya," ujar anggota DPRD asal Partai Gerindra itu, kepada TribunAmbon.com, Rabu (25/5/2022).
Baca juga: Ucapkan Terima Kasih tuk Richard Louhenapessy, Elly Toisutta Teteskan Air Mata di Paripurna Istimewa
Baca juga: Djalaludin Salampessy jadi Karateker Bupati Buru, Umasugi Optimis Negeri Bupolo Bisa Berkembang
Tukuboya menambahkan, jika ada hal-hal atau kebijakan bupati sebelumnya yang menyalahi regulasi diharapkan bisa dapat evaluasi secepatnya.
"Semoga Pjs Bupati yang baru bisa dapat melakukan hal yang lebih baik untuk kemajuan kabupaten sehingga masyarakat bisa merasakan perubahan atau dampak baik darinya," tandas Tukuboya.
Sebelumnya, Mantan Bupati Buru dua periode, Ramli Umasugi optimis, Salampessy merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus mengembangkan Buru.
"Kita teman kuliah, saya tau sepak terjangnya, jadi sangat optimis," kata Umasugi di Studio Tribun Ambon.com, Sabtu (21/5/2022) lalu.
Umasugi mengaku, Djalaludin memiliki segudang kemampuan diatas rata-rata.
Ia pun menitipkan sejumlah pesan kepada Djalaludin yang bakal memimpin Negeri Bupolo selama 2 tahun kedepan.
Yakni terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru yang mesti dinaikkan.
Kemudian terkait alokasi anggaran menghadapi kontestasi politik 2024 mendatang.
Umasugi menjelaskan, pada tahun politik akan ada banyak dana terserap untuk ajang 5 tahunan itu.
Sehingga Salampessy diharapkan bisa membagi alokasi anggaran dengan bijak dengan tetap mendukung pelaksanaan Demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar anggaran tak hanya dihabiskan untuk Pilkada semata.
Karena masih banyak keperluan lain terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat Bupolo.
"Anggaran jangan untuk Pilkada saja, meski tetap ajang demokrasi itu harus didukung," ucapnya
APBD TA 2020 untuk Buru diketahui berjumlah Rp. 1,02 triliun.
Realisasinya sendiri mencapai Rp. 925,43 triliun atau 90,46 persen. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ambon/foto/bank/originals/anggota-dprd-buru-fadly-tukuboya111.jpg)