Breaking News:

Korupsi DPRD Ambon

Kasus Korupsi Anggaran DPRD Ambon, 81 Saksi Sudah Diperiksa Tinggal Panitia Lelang

Dirincikan, dari 81 saksi itu, ada 38 Anggota DPRD Kota Ambon, termasuk Elly Toisutta selaku Ketua DPRD dan kedua wakilnya, Rustam Latuponno

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Konferensi pers di Kejari Ambon, Belakang Soya, Jumat (14/1/2022) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Sebanyak 81 Saksi telah diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon atas perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran Sekretariat pada DPRD Kota Ambon.

Demikian disampaikan Kepala Kejari Ambon, Dian Frits Nalle saat konferensi pers di Kejari Ambon, Belakang Soya, Jumat (14/1/2022) siang.

Dirincikan, dari 81 saksi itu, ada 38 Anggota DPRD Kota Ambon, termasuk Elly Toisutta selaku Ketua DPRD dan kedua wakilnya, Rustam Latuponno dan Gerald Mailoa.

Serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kota Ambon sebanyak 40 orang dan 3 orang lainnya dari pihak swasta.

“Hingga hari ini kita telah melakukan pemeriksaan terhadap DPRD Kota Ambon sebanyak 38 orang swasta 3 org, ASN 40 orang,” kata Nalle.

Selain itu, tim penyidik masih akan memanggil panitia lelang sebagai saksi.

Baca juga: Bantah Tutup Kasus Korupsi DPRD Ambon, Nale Sebut Masih Tahap Penyelidikan

Baca juga: Lagi, Oknum Polisi di Ambon Diduga Aniaya Warga, Pelaku Mantan Petinju

“Masih akan memeriksa panitia lelang. ini untuk meluruskan informasi dan data yang kita punya, sinkronkan dari keterangan saksi-saksi,” tambahnya.

Sebanyak lima orang itu telah dipanggil guna menyelaraskan keterangan saksi sebelumnya dan data terkait anggaran senilai Rp 5,3 Miliar itu.

“Lima orang yang sudah kita panggil hanya untuk bagaimana proses-proses yang dikerjakan pihak-pihak swasta ini karena ada kaitan dengan anggaran yang dikeluarkan ini,” jelasnya.

Diketahui, kasus ini disidik usai adanya laporan penyelewengan anggaran senilai Rp 5,3 miliar di DPRD Kota Ambon oleh BPK.

Kerugian keuangan miliar rupiah itu berdasar dari beberapa proyek yang diduga terjadi penyimpangan anggaran.

Hasil laporan realisasi belanja barang dan jasa di lingkup Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun anggaran 2020 diduga tidak sesuai dengan ketentuan. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved