Breaking News:

Ambon Hari Ini

Ada Sejumlah Perubahan dalam Aturan Perpajakan, Begini Rinciannya

Kantor Pelayan Pajak (KPP) Ambon sibuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Ode Alfin Risanto
KPP Pratama Ambon sosialisasi Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kamis (16/12/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

AMBON,TRIBUNAMBON.COM - Kantor Pelayan Pajak (KPP) Ambon sibuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Lantaran  banyak perubahan terkait peraturan perpajakan menjadi pembahasan dalam undang-undang yang baru disahkan pada 29 Oktober 2021 tersebut

Sally Olivia Cathrina Maruanaya selaku fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Ambon mengatakan, ada beberapa perubahan dalam UU HPP.

Yakni di antaranya;

Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) Batas penghasilan kena pajak (PKP) untuk tarif PPh bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 5% naik dari semula untuk penghasilan sampai Rp50 juta, kini menjadi sampai penghasilan Rp60 juta.

Begitu juga dengan tarif PPh 15% yang semula dikenakan pada wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta, diubah jadi di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta. Dengan tarif baru ini pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah.

Baca juga: KPP Pratama Ambon Sosialisasikan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sedangkan untuk penghasilan Rp250 juta sampai Rp500 juta tetap terkena tarif PPh 25%, dan penghasilan di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar tarif PPh-nya 30%.

Perubahan juga terjadi pada wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp5 miliar, semula tarif PPh-nya 30%, kini jadi 35%. Untuk tarif PPh Badan tidak jadi dinaikkan atau tetap 22 % pada tahun depan.

"UU HPP juga mewakili komitmen pemerintah untuk terus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, berupa pembebasan PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta pada Nomor SP-18/WPJ.24/2021," ucap Maruanaya, Kamis (16/12/2021).

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tarif PPN berubah dari yang semula 10% menjadi 11% berlaku mulai 1 April 2022. Meski naik, ada pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran.

Untuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil sama sekali tidak akan terbebani kenaikan harga karena perubahan tarif PPN ini.

Tiga, Pajak Karbon Pemerintah akan memungut pajak karbon dengan tarif Rp30 per kilogram (kg) mulai 1 April 2022.

"Pengenaan pajak karbon ini merupakan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi karbon, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah memiliki keberpihakan terhadap lingkungan," ujar dia.

Keempat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) jadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Namun, hal ini tak berarti semua warga negara Indonesia (WNI) yang punya NIK akan dikenakan pungutan pajak karena tetap akan melihat ketentuan penghasilan dan syarat perpajakan yang berlaku.

Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan memepermudah wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Lima, Denda Pajak Besaran sanksi bagi wajib pajak yang sedang menjalani pemeriksaan diturunkan. Sanksi setelah adanya upaya hukum juga diturunkan. Selain itu, hingga tahap persidangan, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pindana penjara.

Keenam, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) PPS adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Program ini hanya berlaku selama enam bulan, mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ketujuh atau terakhir, Cukai Perubahan pengaturan di UU Cukai melalui UU HPP berupa penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai. UU HPP juga memasukkan perubahan besaran sanksi administratif terhadap pelanggaran pidana terkait cukai. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved