Breaking News:

Ambon Hari Ini

KPP Pratama Ambon Sosialisasikan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kantor Pelayan Pajak (KPP) Ambon mengelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Ode Alfin Risanto
Kepala Kantor Pelayann Pajak (KPP) Pratama Ambon Widi Pramono saat membuka sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Ambon, Kamis (16/12/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

AMBON,TRIBUNAMBON.COM -Kantor Pelayan Pajak (KPP) Ambon mengelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Kamis (16/12/2021).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, Widi Pramono  mengatakan sosialisasi dilakukan agar para wajib pajak di Maluku bisa mengetahui aturan terbaru tersebut. 

“Sosialisasi ini sangat penting, karena banyak perubahan terkait peraturan perpajakan menjadi pembahasan dalam undang-undang yang baru disahkan pada 29 Oktober 2021 tersebut,” kata Widi Pramono.

Ia mengatakan, dalam UU HPP terdiri dari enam ruang lingkup pengaturan antara lain Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS), Pajak Carbon, dan Cukai.

Widi Pramono menjelaskan, UU HPP akan mulai berlaku dan diterapkan tahun 2022 mendatang.

"Jadi untuk Perubahan UU PPH berlaku tahun pajak 2022, Perubahan UU PPN mulai 1 April 2022,  Perubahan UU KUP dan UU Cukai mulai tanggal diundangkan,  PPS berlaku 1 januari s.d 30 Juni 2022, serta pajak carbon berlaku 1 April 2022," jelas dia.

“Ini penting untuk diperhatikan, waktu pemberlakuan untuk tiap-tiap kebijakan agar tidak sampai terlewat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya,” imbuhnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved