Ambon Hari Ini
Ambon Layak Smart City, Latupono Tetap Tidak Setuju Bayar Angkot Pakai Barcode
Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono menilai tingkat pengetahuan akan teknologi di Kota Ambon semakin baik.
Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Fandi Wattimena
lihat foto
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy
AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono menilai tingkat pengetahuan akan teknologi di Kota Ambon semakin baik.
Pencanangan kota berjuluk manise ini sebagai smart city menjadi salah satu indikator.
“Kan Ambon sementara dicanangkan jadi Smart City,” kata Rustam Latupono saat menjadi narasumber di program acara TribunBastory di Studio TribunAmbon.com, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (2/11/2021) sore.
Menurutnya, berbagai perubahan sistem baik dalam administrasi pemerintahan hingga swasta menunjukan kesiapan warga kota.
“Jadi dengan perubahan-perubahan di berbagai bidang itu menunjukan bahwa Pemkot Ambon serius untuk melayani publik,” ungkapnya.
Baca juga: Yusuf Wally: Pemkot Harus Segera Akomodir Janji Ahok Bangun SPBU Khusus Nelayan di Ambon
Baca juga: Jadwal Sertijab Irwasda Polda Maluku Belum Ada Kepastian
Meski begitu, politisi partai Gerindra itu menilai penerapan sistem pembayaran angkutan kota (Angkot) menggunakan sistem barcode nampaknya tidak tepat sasaran.
Pasalnya, kemampuan masyarakat dalam menerima kebijakan tersebut belum memumpuni.
“Ambon boleh saja menuju ke Smart City namun tidak dengan pemberlakuan barcode,” tutur Rustam.
Dilansir dari Ambon.go.id yakni situs resmi Pemkot Ambon, Ambon terpilih dalam gerakan menuju Smart City.
Hal ini merupakan program bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Kementerian PPN/Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.
Gerakan tersebut bertujuan untuk mendorong Kota/Kabupaten di Indonesia agar lebih memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik, memudahkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengakselerasikan potensi daerah serta nantinya akan dilakukan pendampingan dalam menyusun dokumen Master Plan Smart City.
