Breaking News:

Maluku Terkini

Soal Perneg, DPRD Maluku Tengah Sarankan Warga Seith Layangkan Surat Keberatan

Dia menjelaskan, seharusnya, penetapan Peraturan Negeri (Perneg) tersebut sudah melalui muswarah badan saniri secara kolektif kolegial.

Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Lukman Mukadar
Ketua Komisi I DPRD Maluku Tengah, Zeth Latukarlutu 

Laporan Kontributor Tribunbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah, Zeth Latukarlutu menyarankan warga Seith yang keberatan dengan Peraturan Negeri (Perneg) untuk segera melayangkan surat keberatan ke Bagian Hukum dan Pemerintahan, tembusan ke Bupati dan DPRD.

"Supaya dari dasar keberatan itu DPRD bisa mengambil langkah kan," katanya kepada TribunAmbon.com di Ruang Kerjanaya. Selasa (14/9/2021).

Dia menjelaskan, seharusnya, penetapan Peraturan Negeri (Perneg) tersebut sudah melalui muswarah badan saniri secara kolektif kolegial. Namun jika dalam masalah ini ada pihak yang dirugikan maka langkah sebenarnya adalah dengan melayangkan surat keberatan ke Pemerintah Daerah.

"Sebenarnya kan langkah-langkah penetapan Perneg itu kan melalui saniri. Tetapi kalau saniri membahas Perneg secara sepihak dan tertutup dan ada pihak yang dirugikan maka dibuat keberatan," ujarnya.

Ditambahkan, dalam isi surat keberatan tersebut pihak yang merasa dirugikan itu bisa memuat kronolgis dan alasan-alasan keberatan mereka. Terkait dengan cacat prosedural yang mereka katakan itu.

Baca juga: Tokoh Masyarakat dan Saniri Minta Tuasikal Abua Tinjau Kembali Penetapan Raja Negeri Seith

Baca juga: Sepi Pengunjung, Pedagang Minta Warga Kota Ambon Datangi Pasar Apung

"Jadi buat keberata, jelaskan kronologisnya, data-data, fakta yang isinya memuat tentang keratan mereka," saran dia.

Ia pun menegaskan bahwa jika surat itu sudah dibuat dan segera dimasukan maka DPRD akan mengambil langkah pemanggilan kepada Pemerintah Daerah guna memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan keberatam mereka secara langsung melalui mediasi di Kantor DPRD.

"Jadi berdasarkan keberatan itu DPRD bisa memanggil to," tegasnya.

Diberitakan, sejumlah tokoh masyarakat Negeri Seith menyayangkan penetapan dan pengesahan Perneg oleh Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal yang dinilai cacat prosedur.

Pasalnya, tidak melalui proses musyawarah dan mufakat sebelumnya.

"Kami meminta Bupati Maluku tengah untuk meninjau permasalahan ini. Bupati harus datang dan menyampaikan arahan kepada masyarakat," kata Abdullah Hataul. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved