Breaking News:

Maluku Terkini

Tokoh Masyarakat dan Saniri Minta Tuasikal Abua Tinjau Kembali Penetapan Raja Negeri Seith

Minta Bupati memperhatikan penetapan raja, Tokoh Masyarakat dan Saniri Negeri Seith, Maluku Tengah menggelar aksi bungkam.

Penulis: Ode Dedy Lion Aziz | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com/Dedy
MALUKU: Abdullah Hataul bersama jajaran Saniri Negeri Seith, Maluku Tengah, Senin (13/9/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Dedy Azis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Minta Bupati memperhatikan penetapan raja, Tokoh Masyarakat dan Saniri Negeri Seith, Maluku Tengah menggelar aksi bungkam.

Aksi itu dilakukan di depan Balai Desa Seith, Senin (13/9/2021) siang.

Pantauan TribunAmbon.com di lokasi, sejumlah tokoh masyarakat Negeri Seith serta beberapa Saniri berkumpul di depan balai desa tersebut.

Seorang pemuda pun membawa satu poster berisikan tuntutan mereka.

Mereka menuntut agar Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua memberikan ruang mediasi terkait penetapan dan pengesahan Peraturan Negeri (Perneg) yang dinilai cacat prosedural.

Menurut tokoh masyarakat, Abdullah Hataul, pihaknya mengaku sangat menyayangkan penetapan dan pengesahan Perneg yang tidak melalui proses musyawarah dan mufakat sebelumnya.

MALUKU: Balai desa negeri Seith, Maluku Tengah, Senin (13/9/2021) siang.
MALUKU: Balai desa negeri Seith, Maluku Tengah, Senin (13/9/2021) siang. (TribunAmbon.com/Dedy)

"Dengan adanya penetapan dan pengesahan Perneg yang tidak melalui proses musyawarah dan mufakat, kami masyarakat menyayangkan hal tersebut," ujarnya kepada TribunAmbon.com, Senin.

Hataul mengatakan, pihaknya menuntut Bupati Maluku Tengah, untuk meninjau permasalahan tersebut agar tak menimbulkan konflik antar warga.

"Kami meminta Bupati Maluku tengah untuk meninjau permasalahan ini. Bupati harus datang dan menyampaikan arahan kepada masyarakat," kata dia.

Pasalnya, sebelum ditetapkannya Perneg tersebut, Hataul mengaku, Bupati Maluku Tengah pernah memberikan sejumlah instruksi kepadanya.

"Sebelumnya Pak Bupati pernah mengatakan harus diadakan seminar kepada warga setempat terkait proses pemilihan Raja ini, tapi sampai sekarang belum ada seminar, jadi tidak ada pembahasan apapun, tiba-tiba sudah ditetapkan. Kami khawatir dengan situasi ini," tandasnya.

Diketahui, penetapan tersebut, kata mereka, juga tidak demokratis dan sebaliknya cenderung diskriminatif, karena hanya menetapkan satu mata rumah sebagai keturunan raja tanpa didahului kajian akademik secara matang.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved