Tarif Angkot di Ambon
Tepati Janji, Rustam Latupono Pertemukan Pendemo Kenaikan Tarif Angkot dengan Pemkot
Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono akhirnya menepati janjinya untuk mempertemukan para pendemo kenaikan tarif angkot bersama dengan Pemerinta
Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono akhirnya menepati janjinya untuk mempertemukan para pendemo kenaikan tarif angkot bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Pasalnya, selain persoalan tarif angkot, para pendemo ini juga ingin mempertanyakan dihapusnya Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium, serta naiknya harga Pertalite Khusus (PLK).
“Jadi sesuai janji, sekarang kami sudah fasilitasi pendemo dengan Pemkot Ambon serta pihak pertamina supaya mereka bisa langsung sampaikan adpirasi mereka terkait kenaikan tarif angkot dan penghapusan BBM Premium,” kata Rustam Latupono, Jumat (10/9/2021).
Menurutnya, dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat kini dibebankan dengan kenaikan tarif angkot sehingga wajar saja jika ada sebagian masyarakat yang tidak terima.
• UPDATE Covid-19 10 September; Kasus Positif Harian Menurun di Tanah Air, Tersisa 127.829 Pasien
• Proses Pencarian 25 ABK KM Hentri yang Hilang di Perairan Kepulauan Tanimbar Kembali Dilanjutkan
• Cuaca Ekstrem di Perairan Kota Tual-Maluku, BMKG Sebut Gelombang Mulai Reda, Namun Tetap Waspada
“Jangan sampai dengan kondisi pandemi ini kita dibebankan lagi dengan tarif-tarif angkot yang naik akibat ada kenaikan tarif premium ke pertalite,” ungkapnya.
Namun, penghapusan BBM Premium sudah merupakan kebijakan Pemerintah Pusat sehingga DPRD Kota Ambon tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi kebijakan tersebut.
“Tapi ini kan kebijakan nasional tidak bisa kita intervensi lewat DPRD,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah mahasiswa gabungan dari berbagai kampus di Kota Ambon melakukan aksi demo di beberapa lokasi, Rabu (8/9/2021) lalu.
Seperti di perempatan kawasan Pos Kota, Balai Kota Ambon dan juga Kantor DPRD.
Mereka menuntut agar pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite khusus (PLK) serta tarif angkot baru.(*)