Tak Izinkan Sekolah Tatap Muka, Richard Louhanapessy; Kecuali Seluruh Pelajar Telah Divaksin

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Wali Kota Ambon Richard Louhanapessy belum mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Meski, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) memperbolehkan PTM bagi wilayah yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level I hingga III.

Louhanapessy menuturkan, PTM diizinkan apabila anak telah divaksin Covid-19.

Dirinya masih menunggu meningkatnya jumlah anak yang tervaksinasi covid-19 guna memperkecil resiko terpapar.

“Memang betul kebijakan mendikbud memang diserahkan ke pemerintah daerah. Nah saya berharap supaya ini sekolah cepat juga dilaksanakan tatap muka. Tapi idealnya, kalau memang ini kita punya anak-anak sudah divaksin. Kalau guru-guru sudah vaksin. Nah kalau anak-anak kita sudah vaksin, resiko keterpaparannya jauh lebih kecil,” kata Louhenapessy di Balai Kota Ambon, Selasa (24/8/2021) siang.

Baca juga: Sasar Anak Putus Sekolah, Perpustakaan Rijali Buka Bimbingan Belajar Gratis

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 di Maluku Hanya Sisa 1.255 Jiwa

Sedangkan, jumlah vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun di Kota Ambon masih 10,7 persen atau sebanyak 33.361 dari target 33 ribu anak tervaksin.

“Karena itu saya bilang, kita punya anak-anak ini, sekolah ini baru 10 persen, 3 ribu sekian dari target 33 ribu. Itu yang terjadi. Itu untuk SMP, belum yang SMA. Kalau SMA kan jadi tanggung jawab Provinsi,” tambah Wali Kota dua periode itu.

Lanjutnya, anak-anak menjadi kelompok beresiko terpapar virus corona dan dapat menimbulkan klaster baru.

“Intinya supaya jangan sampai dia berdampak buat anak-anak dan keluarga. Kalau anak-anak kena itu bisa ke orang tua, bisa kepada kaka dan lainnya. Itu yang jadi pertimbangan kita,” jelas Louhenapessy.

Dia berharap, target vaksinasi anak dapat tercapai dalam dua bulan kedepan sehingga PTM dapat segera terlaksana di Kota Ambon.

“Itu target kita, mudah-mudahan dalam satu dan dua bulan ini kita sudah bisa dan kalau itu sudah oke, nanti kita ambil kebajikan lagi lalu evaluasi untuk sekolah-sekolah ini,” tandasnya.

Sementara itu, kebijakan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 masih mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

PTM terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat dilaksanakan pada 63 persen satuan pendidikan yang berada situasi Covid-19 level 3, 2 dan 1.

Sementara satuan pendidikan yang berada di daerah level 4 sepenuhnya PJJ. (*)