Maluku Terkini
Demo, Mahasiswa Kritik Rangkap Jabatan di Pemkab Maluku Tengah; Ganggu Pelayanan Publik
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII dan LMNDMasohi Maluku Tengah menggelar aksi demontrasi.
Penulis: Lukman Mukadar | Editor: Salama Picalouhata
lihat foto
Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar
MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Lembaga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Masohi Maluku Tengah menggelar aksi demontrasi.
Demo tersebut digelar di depan Gedung Maplaz, Jalan Abdullah Soulissa, Kota Masohi, Maluku Tengah, Senin (16/8/2021).
Dalam aksi itu, mereka mengkritisi berbagai persoalan yang terjadi di kabupaten bertajuk Pamahanu Nusa itu.
Salah satunya, mereka mengkritik pemerintahan Bupati Tuasikal Abua didominasi pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) dengan latar belakang pejabat definitif alias rangkap jabatan.
Baca juga: Disnakertran Maluku Klaim Tak Ada Gelombang PHK Selama 2021, Endang; Hanya Terjadi Saat Awal Pandemi
Baca juga: Murad Ismail; Kesulitan Ekonomi Jadi Penyebab Kasus Narkoba Meningkat saat Pandemi Covid-19
Diketahui, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 17 SKPD.
Menurut mereka, sembilan diantaranya berstatus Plt.
Di antaranya, BBKN, Sekretaris Dewan, Dinas Lingkungan Hidup, Perikanan, Bappeda, Infokom, PUPR, Perkebunan dan Peternakan dan Disperindag Kabupaten Maluku Tengah.
"Persoalan rangkap jabatan yang terjadi merupakan bentuk birokrasi yang paling bobrok,"kata Ahmad Tehuayo, salah satu orator dari Organisasi LMND.
Lanjutnya, sistem berokrasi tersebut dapat memperburuk optimalitas pelayanan bagi kebutuhan publik di daerah tersebut.
"Praktek-praktek seperti ini memperburuk sistem pelayanan publik,"jelasnya.
Tambahnya, sistem birokrasi di daerah harus segera diubah. Bupati dan Wakil Bupatinya dianggap telah gagal mengatur birokrasi pemerintahannya.
Sehingga, mereka berharap bupati dan wakil Bupati harus mampu memperbaiki sistem birokrasi tersebut.
"Beliau telah gagal mengelola sistem birokrasi. Sementara amanat reformasi birokrasi adalah mencitpatakan God govermace (pemerintahan yang baik),"ujarnya. (*)
