DPRD Kota Ambon Nilai Pertamina Tidak Terbuka Soal BBM Bersubsidi

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far menilai Pt. Pertamina Cabang Ambon tidak terbuka tekait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hal itu, kata Far Far menimbulkan keresahan ditingkat konsumen, terkhusus para sopir angkutan kota (Angkot).

Lanjutnya, para sopir angkot pun mengelukan hal tersebut ke wakil rakyat, termasuk menyoal rencana penghapusan premium.

“Sangat tidak ada keterbukaan dari pihak pertamina mengenai jumlah data BBM Bersubsidi pemberian pemerintah yang diterima Kota Ambon pada tahun 2021. Ini yang sangat kami sesalkan,” kata Harry Putra Far-Far kepada wartawan, Kamis (12/8/2021) siang.

Selain keterbukaan informasi, wakil rakyat dari Fraksi Perindo itu juga menyesalkan sikap Pertamina karena tidak menjawab secara lengkap berbagai pertanyaan para sopir angkot termasuk anggota DPRD dalam rapat mediasi di ruang paripurna DPRD Ambon, Kamis.

“Ada juga banyak pertanyaan yang disampaikan tapi tidak dijawab secara terperinci dan mendetail oleh pihak pertamina,” ungkapnya.

Lanjutnya, dengan kondisi yang ada sehingga rapat ini akan dilanjutkan dengan menghadirkan dinas terkait.

Baca juga: Rencana Hapus BBM Premium, Para Supir Angkot Datangi DPRD Kota Ambon

Baca juga: Maluku Kirim 10 Atlet Dayung ke PON XX di Papua

“Makanya kita agendakan juga di esok hari kita akan buat rapat kerja dan hadirkan juga Dinas Indag. Apalagi BBM ini kan disubsidi oleh pemerintah pusat ya harus dinikmati oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Tapi kalau banyak sekali antrian, secara tidak langsung antrian ini menimbulkan pertanyaan apakah benar kuota BBM tidak mencukupi atau permintaannya yang semakin banyak,” ujarnya.

“Dan bahkan minggu depan itu kita turun langsung di lapangan, kita lakukan perhitungan juga sesuai dengan yang dikatakan pertamina,” tandas Harry.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah supir angkot mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Kamis (12/8/2021) siang.

Pasalnya, PT Pertamina Persero berencana akan menghapus BBM Premium.

Penghapusan premium ini merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017.

“Mereka mau menghilangkan premium dan diganti dengan Pertalite Khusus (PLK) saja tapi bagaimana dengan kondisi ekonomi kami. Pendapatan kami sehari tidak seberapa apalagi ditengah pandemi, lalu kalau kami pakai bahan bakar pertalite itu kan harganya lebih tinggi, kami mau makan apa lagi,” kata Koordintator Angkot, Risman Laduheru. (*)