Alasan PPKM Diperpanjang tapi Aturaan Dilonggarkan, Mahfud MD Sebut Masalah Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, ikut menanggapi terkait aturan PPKM Level 4 yang dilonggarkan.
TRIBUNAMBON.COM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang hingga 2 Agustus 2021.
Namun, peraturan selama masa PPKM mengalami beberapa perubahan atau dilonggarkan.
Diperpanjangnya PPKM dengan peraturan yang dilonggarkan menibulkan persepsi bahwa pemerintah menghindari unjuk rasa.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, ikut menanggapi terkait aturan PPKM Level 4 yang dilonggarkan.
Mahfud menjelaskan, pelonggaran ini tidak dimaksudkan untuk menghindari unjuk rasa yang sempat ramai dibicarakan publik.
Baca juga: Kota Ambon Resmi Berlakukan PPKM Level 3, Batas Waktu Makan Ditempat Maksimal 30 Menit
Baca juga: Begini Aturan Salat Berjamaah Selama PPKM Level 3 di Kota Ambon
Namun, pelonggaran bertujuan agar perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan.
"Kita tahu bahwa masyarakat dijepit dari sisi takut kepada Covid-19 dan dari sisi masalah ekonomi."
"Kalau kita teruskan (PPKM Level) tapi orang takut mati karena nggak bisa bekerja."
"Oleh sebab itu agak dilonggarkan disesuaikan dengan situasi," kata Mahfud MD, dalam diskusi bersama Kompas TV, Senin (26/7/2021).

Mahfud menjelaskan, keputusan yang diambil pemerintah telah dipertimbangkan sesuai dengan para pendapat ahli.
Mahfud pun menyadari, pendapat para ahli bisa berbeda-beda dalam menyikapi aturan PPKM Level 4.
Untuk itu, keputusan melonggarkan aturan PPKM Level 4 ini berdasarkan jalan tengah yang dipilih oleh pemerintah.
Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 2 Agustus 2021: Warung Makan, PKL Boleh Buka hingga Pukul 20.00 WIB
Baca juga: Jokowi Putuskan PPKM Level 4 Diperpanjang, Berikut Peraturannya
"Kita sudah mendengar semua pakar, epidemiolog juga berbeda-beda (pendapatnya), dokter juga berbeda-beda, orang IDI berbeda-beda, WHO juga berbeda-beda."
"Sosiolog saja berbeda-beda, ada yang setuju lockdown, ada yang tidak, sementara pemerintah harus mengambil keputusan."
"Jadi bukan (karena menghindari unjuk rasa), tapi pertimbangan-pertimbangan itu," ungkap Mahfud.
