Breaking News:

Korupsi di Maluku

Kadis DLHP Ambon, Lucia Izaak Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BBM Truk Sampah

Selain Kadis DLHP Kota Ambon, Pejabat Pembuat komitmen (PPK) berinisial MYT dan Manajer salah satu SPBU berinisial RMS juga ditetapkan sebagai tersang

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Salama Picalouhata
Tanita Pattiasina
Konferensi pers penetapan tersangka dugaan kasus tipikor anggaran BBM truk sampah DLHP Kota Ambon di Kantor Kejari Ambon, Senin (7/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kejaksaan Negeri Ambon menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahaan Kota Ambon, Lucia Izaak sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Truk Sampah.

Selain Kadis DLHP Kota Ambon, Pejabat Pembuat komitmen (PPK) berinisial MYT dan Manajer salah satu SPBU berinisial RMS juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Setelah kita melakukan gelar perkara, ketiganya lalu ditetapkan sebagai tersangka," ujar Kajari Ambon, Frits Nalle kepada wartawan saat konferensi pers di Kantor Kejari Ambon, Senin (7/6/2021) pagi.

Baca juga: Meski Sudah Minta Maaf, Ombudsman Desak Badan Kehormatan DPRD Proses Richard Rahakbauw

Baca juga: Rahakbauw Intimidasi Jurnalis, Ombudsman; Melarang Jurnalis Meliput Harusnya Tidak Terjadi Lagi

Frits melanjutkan, pihaknya juga resmi menaikkan status hukum kasus dugaan korupsi bahan bakar truk pengangkut sampah, dari penyelidikan ke penyidikan.

Dia mengatakan, pembelian bahan bakar minyak memiliki pagu anggaran Rp 5 miliar lebih. Tapi berdasarkan audit yang dilakukan BPKP, hasil perhitungan kerugian ada penyimpangan. Akibatnya, negara merugi sebesar Rp 1 miliar lebih.

Atas perbuatan itu, ketiga tersangka disangkakan pasal berbeda-beda.

Dua tersangka dari DLHP disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara, manajer salah satu SPBU disangkakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 5 juga dan pasal 56.

"Pasalnya beda-beda, karena ada peran-peran yang kita dudukan kepada yang bersangkutan," katanya.

Sayangnya, Frits belum menyebutkan modus yang dilakukan oleh ketiga tersangka ini.

"Kami belum bisa menyampaikan lebih detil modusnya karena ini masih tahap penyidikan, " tandasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved