Breaking News:

Kasus Penjualan Senpi

Dua Polisi Penjual Senpi ke KKB Papua Dihukum 10 Tahun Bui

Dua oknum polisi penjual senjata api dan amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua divonis 7 tahun penjara.

TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Proses sidang perdana 6 terdakwa kasus penjualan senpi ke Papua di Pengadilan Negeri Ambon, Rabu (7/4/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Dua oknum polisi penjual senjata api dan amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua divonis 7 tahun penjara.

Dua oknum polisi tersebut adalah San Herman dan Muhammad Rommy.

“Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa San Herman dan terdakwa Muhammad Rommy masing-masing selama 7 tahun, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan,” kata Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (3/6/2021) sore.

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eko Nugroho. Yakni, 10 tahun penjara.

Baca juga: Dalam 5 Bulan Terakhir, Santunan Jasa Raharja Maluku Capai 2,7 Miliar

Baca juga: Dirkrimum Polda Maluku Harap Kasus Surat Rapid Antigen & GeNose Palsu Tak Terulang

Majelis hakim mengatakan, hal yang memberatkan para terdakwa adalah terdakwa merupakan anggota kepolisian.

Selain itu, perbuatan kedua terdakwa meresahkan masyarakat dan melanggar aturan hukum yang berlaku.

“Terdakwa Sahrul pernah dihukum dan menjadi tokoh utama dari peredaran senjata api tersebut. Terdakwa San Herman adalah oknum anggota polri melakukan penjualan senjata api laras panjang sebanyak 2 kali dan mengetahui penjualan senjata api tersebut akan digunakan di Papua,” bebernya.

“Terdakwa Muhammad Rommy adalah oknum anggota polri dan pernah di hukum dalam perkara narkotika. Terdakwa Ridwan Tahalua pernah di hukum dalam perkara narkotika, dan terdakwa Handri Mursalim menjual amunisi dalam jumlah yang sangat banyak yakni 600 butir,” tambahnya.

Hakim menyatakan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelikke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pasal 338 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Seperti diberitakan, dua oknum polisi melakukan transaksi jual beli senjata api bersama dengan enam orang terdakwa lainnya di tahun 2020.

Empat terdakwa lainnya merupakan masyarakat sipil yakni Sahrul Nurdin, Ridwan Tahalua, Handri Mursalim, dan Andi Tanan.

Satu terdakwa merupakan anggota TNI yakni Amiruddin Lessy (diproses dipidana militer).
Dan dua lainnya yakni Wellem taruk (berkas terpisah) dan Atto Murib (DPO). (*)

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Salama Picalouhata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved