Breaking News:

Maluku Terkini

Ajukan Eksepsi, Yosodiningrat Sebut Status Kepemilikan Tanah Ferry Tanaya Harus Dibuktikan Dulu

Dengan pembuktian status tersebut, maka ganti rugi yang diterima Ferry Tanaya dalam pembelian tanah juga dapat dibuktikan.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
Courtesy/ Kejati Maluku
Sidang putusan praperadilan Ferry Tanaya, di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (1/3/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Pengacara terdakwa Ferry Tanaya, Henry Yosodiningrat mengatakan, status kepemilikan tanah harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan sidang pidana.

“Bahwa untuk menyatakan terdakwa berhak atau tidak atas tanah dimaksud dan berhak atau tidak atas penerimaan ganti rugi tersebut, masih harus dibuktikan terlebih dahulu secara keperdataan apakah perbuatan terdakwa membeli tanah bekas hak erfpacht adalah sah atau tidak,” kata Yosodiningrat dalam sidang eksepsi secara virtual di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (11/5/2021).

Dengan pembuktian status tersebut, maka ganti rugi yang diterima Ferry Tanaya dalam pembelian tanah juga dapat dibuktikan.

“Bahwa mengenai sah atau tidaknya perbuatan terdakwa membeli tanah itu, akan sangat menentukan mengenai apakah terdakwa berhak atau tidak untuk menerima ganti rugi sejumlah Rp 6.081.722.920,”tambahnya.

Lanjutnya, dia meminta Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan untuk menunggu hasil sidang perdata yang sementara ini masih diproses Kejaksaan Negeri Buru terlebih dahulu.

“Kami mohon perhatian majelis untuk perkara pidana dapat dipertanggung kan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu,” lanjutnya.

Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Achmad Attamimi menyatakan tanah yang dibeli oleh terdakwa Ferry Tanaya dari Ahli Waris Wakanno adalah tidak sah di mata hukum.

Karena tanah seluas 48645,50 M2 di dusun jiku besar, Desa Namlea, Kabupaten buru, Provinsi Maluku itu merupakan tanah erfpacht.

Untuk itu juga, lanjut JPU, Ferry Tanaya tidak berhak atas ganti rugi atas penjualan tanah dalam proyek pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Namlea oleh PT. PLN Unit Induk Pembangunan Maluku.

Usai mendengar eksepsi pengacara Ferry Tanaya, Hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda mendengar tanggapan JPU.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved