Breaking News:

Maluku Terkini

Bertemu Bupati, Ini Permintaan Persatuan Perawat Maluku Tengah

Permintaan tersebut oleh Ketua PPNI Maluku Tengah, Irhamdi Achmad dianggap sangat penting terhadap aktifitas tenaga keperawatan.

TribunAmbon.com/ Lukman Mukadar
Bupati Maluku Tengah saat pemotongan Kue di HUT PPNI ke 74 di Baileo Soekarno, Pendopo Bupati. Masohi, Rabu (17/3/2021) 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Bertemu Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Maluku Tengah mengajukan delapan permintaan.

Permintaan tersebut oleh Ketua PPNI Maluku Tengah, Irhamdi Achmad dianggap sangat penting terhadap aktifitas tenaga keperawatan.

“Kami mohon dukungan kebijakan Bapak Bupati Maluku Tengah agar dapat membantu perawat Maluku Tengah dengan menegaskan hal hal berikut,”kata Achmad saat pelaksanaan HUT PPNI ke 47 tahun di Masohi, Rabu (17/3/2021) pagi.

Berikut pemintaan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Maluku Tengah;

Baca juga: Jelang Ramadhan, Stok Beras di Maluku Aman

  • Pertama, perawat yang bekerja di Puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter dan apoteker atau tenaga kesehatan lainnya agar dapat diberikan surat pelimpahan wewenang mandat, delagatif dan tugas tambahan lainnya secara tertulis oleh Dinas Kesehatan dar di rumah sakit oleh direktur kepada perawat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan kompeteni sesuai pasal 33 UU Nomor 38 tahun 2014 dan pasal 27, 28, 29, 30 dan 31.
    Juga Permenkes Nomor 26 tahun 2019 serta Permenkes Nomor 43 tahun 2019. Sekaligus pemberian reward (finansial & non finansial) kepada perawat sesuai pelimpahan tugas yang diberikan berdasarkan Pasa 36 UU Nomor 38 tahun 2014. 
  • Kedua, mereka meminta perawat Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di 33 Puskesrnas dan 117 Pustu yang dengan sukarela mengabdikan diri untuk masyarakat Maluku Tengah.
    Pada poin kedua itu juga mereka meminta Bupati untuk memperhatikan secara serius para perawat dengan cara memberikan reword kepada mereka guna menunjang keuletan dan profesionalitas kerja mere hingga ke pelosok desa/negeri, melalui DIPA Dinas Kesehatan yang tentunya disesuaikan dengan keuangan daerah saat itu.
  • Ketiga, untuk sinkronisasi pekerjaan fungsional dengan pengembangan karir perawat, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Maluku Tengah diminta dapat memberikan kebijakan dan penegasan kepada perawat didaerah itu agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai amanat UU.
    “UU Nomor 38 tahun 2014, Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 dan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2019,” jelas Achmad. 
  • Keempat, untuk meningkatkan karir profesionalisme perawat, BKPSDM Kabupaten juga diminta dapat menginisiasi kebijakan penerapan pengembangan jenjang karir professional perawat sesuai Permenkes Nomor 40 tahun 2017 sebagai perawat klinik, perawat manajer, perawat pendidik dan perawat peneliti. 
  • Kelima Upaya pemenuhan administrasi dan pengembangan karir perawat diharapkan perawat ASN yang akan naik pangkat atau jenjang agar dapat melihat status keanggotaan organisasi profesi (PPNI) sesuai pasal 53 ayat 2 yang mengamanatkan peremenPAN/RB Nomor 35 tahun 2019, kemudian kepemilikan dan masa berlaku surat tanda registrasi (STR) serta Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) sesuai UU nomor 38 tahun 2014. 
  • Keenam, Dinas Kesehatan dan BKPSDM Kabupaten -Maluku Tengah diminta bersedia menempatkan perawat dalam pekerjaanya secara proporsional dengan mengedepankan asas pemerataan dan keadilan dengan profesi lain.
    Bahkan Bupati juga diminta kesediaanya untuk memfasilitasi perubahan peraturan daerah yang berkaitan dengan penggunaan dana kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional Pada FKTP milik perserintah daerah khususnya kepada perawat di Puskesmas yang menjalankan tugas.
  • Diharapkan Kepala Dinas Kesehatan dan direktur rumah sakit agar  dapat mengarahkan perawat di Puskesmas dan Rumah Sakit yang belum memenuhi syarat administrasi seperti STR dan SIIP untuk ditertibkan dan pelimpahan kewenangan kilik dari tenaga kesehatan lain seperti dokter dan apoteker agar menyesuaikan dengan mekanisme kredensial paling lambat desember tahun ini,”Jelasnya pada poin ke tujuh.
  • PPNI berharap jika permintaan di sesetujui Bupati maka 831 perawat yang tersebar di 33 Faskes (FAsilitas Kesehatan) di daerah itu berkomitmen mensukseskan visi-misi Bupati di bidang kesehatan.
    “Masalah Kesehatan di Maluku Tengah akan selesai jika dilakukan secara bersama-sama,”pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua secara singkat menegaskan akan memberikan reword kepada perawat yang memiliki dedikasi dan mampu menunjukan prestasi kerja yang baik dan professional.

“Insya Allah kita akan membahas itu secara tersendiri karena ini kan menyangkut dengan penggunaan anggaran. Tapi prinsipnya insya Allah katong akan penuhi apa-apa yang menjadi keinginan perawat-perawat yang ada di daerah-daerah terpencil,”ujar Bupati.

“Reword pasti, pemerintah akan berikan itu kepada mereka yang memiliki prestasi,” tegas Bupati.

Penulis: Lukman Mukadar
Editor: Fandi Wattimena
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved