Maluku Lumbung Ikan Nasional, Proyek 6 Menteri Kelautan; 1000 Kapal Era Pudji, 7 Dirjen Edhy Prabowo

"Kita sudah lakukan purchasing untuk kapal bantuan. Purchasing tahap I dan II itu sekitar 1.000 unit kapal dari sekitar 33 galangan kapal yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap dia di Jakarta, Rabu (31/8/2016) kala itu.

Setahun kemudian, bertepatan sebelum kunjungan resmi Presiden Jokowi ke Ambon, 27 Februari 2017, Susi mengalokasikan dana Rp4 Triliun untuk proyek LIN.

Di era Edhy Prabowo menjabat menteri KKP (2019-2020), atau sekitar sebulan sebelum tertangkap tangan KPK di Jepang dalam kasus dugaan suap benih lobster, politisi Gerindra itu unjuk keseriusan garap LIN.

Hari Minggu (30/8/2020), Edhy membawa 8 pejabat eselon I KKP ke Ambon, Maluku.

Seperti memindahkan kantor kementerian ke Maluku, Edhy membawa sekjen dan tujuh dirjennya meninjau proyek LIN di Maluku Tengah.
Pejabat tersebut di antaranya

1. Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto,
2. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti,
3. Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini,
4. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono,
5. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) TB Haeru Rahayu,
6. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina
7. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Antam Novambar.
8. Tiga staf ahli dan staf khusus KKP

“Demi LIN saya bawa dalam kunjungan ini lengkap semua eselon 1, kecuali Irjen yang harus jaga kantor,” kata Prabowo seperti dilansir Kompas.com.
Seperti lima menteri KKP sebelum-sebelumnya, Edhy juga menegaskan potensi perikanan di Maluku sebagian besar berasal dari perikanan tangkap.
Edhy merujuk regulasi perikanan era Pudjiastuti; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 50 Tahun 2017, TENTANG ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

• Pembangunan Ambon New Port Ditargetkan Rampung Tahun 2023

Dalam Kepmen KKP No 50/2017 itu, Maluku disebut masuk dalam tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718. Potensinya mencapai 4,6 juta ton (37 persen) dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional.

Dugaan adanya bau anyir ikan Maluku melibatkan jaringan eksporter ikan global, pernah disuarakan pimpinan dan elemen masyarakat Aru di Jakarta, 20 Desember 2020 lalu.

Akhir tahun itu mereka ke ibu kota. Selain ke Senayan, mereka mendatangi ruang rapat kementerian KKP di Jakarta Pusat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Udin Belsigaway, Wakil Ketua DPRD Lanurdin Senen Djabumir, dan empat anggota DPRD Aru; Onggo Lengam, Abraham Mangar, Husin Tuborfon dan Stefan Irmuply.

Mereka juga didampingi Jaringan aktivis Mahasiswa asal Aru di Jakarta Benone Jelagay, Salim Wehfany, dan belasan mahasiswa lain.

Mereka memprotes kebijakan proyek LIN yang ditempatkan di Maluku Tengah, daratan Pulau Ambon.

Seharusnya menurut mereka proyek LIN Maluku ditempatkan di Pulau Aru, salah satu kabupaten sentra perikanan terbesar di Maluku, bahkan Indonesia.