Breaking News:

Sempat Viral karena Tolak Vaksin, Ribka Tjiptaning Dipindahtugaskan dari Komisi IX ke Komisi VII

Ruang lingkup tugas Komisi VII DPR berbeda jauh dengan latar belakang Ribka Tjiptaning sebagai dokter, yang biasa menangani persoalan kesehatan.

Oji/od
Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Ribka Tjiptaning tidak menyangka dirinya dipindahtugaskan ke Komisi VII DPR. 

TRIBUNAMBON.COM - Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Ribka Tjiptaning tidak menyangka dirinya dipindahtugaskan ke Komisi VII DPR.

Sebelumnya Ribka bertugas sebagai Anggota Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan.

Ribka mengaku tidak mengetahui alasan Pimpinan Fraksi PDIP di DPR, merotasi dirinya ke Komisi VII yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi. 

Baca juga: Vaksin di Maluku, Murad jadi Orang Pertama Divaksin hingga Nakes yang tak Lolos Screening

Baca juga: 25 Relawan Uji Klinis Vaksin Sempat Positif Covid-19, Bagaimana Bisa? Simak Penjelasannya!

"Tidak tahu sebabnya, tanya ke pimpinan fraksi," ucap Ribka saat dihubungi, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Menurutnya, ruang lingkup tugas Komisi VII DPR berbeda jauh dengan latar belakangnya sebagai dokter, yang biasa menangani persoalan-persoalan kesehatan.

Namun, Ribka tidak ingin persoalan pemindahan tugas ke Komisi VII dijadikan sebagai beban. 

"Santai saja, cuman lucu dan harus belajar. 17 tahun urus orang sakit, sekarang urus minyak, listrik," tutur Ribka.

Selain Ribka, pimpinan Fraksi PDIP di DPR juga merotasi empat anggota dewan, di antaranya Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III. 

Kemudian, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Baca juga: Tekanan Darah Naik, Wali Kota Ambon Batal Divaksin Covid-19

Baca juga: Mengapa Vaksin Sinovac Boleh Digunakan meski Uji Klinis Fase 3 Belum Selesai? Ini Penjelasan BPOM

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning tegas menolak divaksinasi Covid-19 untuk mencegah meluasnya penularan virus mematikan dari Wuhan, China.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved