Sempat Viral karena Tolak Vaksin, Ribka Tjiptaning Dipindahtugaskan dari Komisi IX ke Komisi VII
Ruang lingkup tugas Komisi VII DPR berbeda jauh dengan latar belakang Ribka Tjiptaning sebagai dokter, yang biasa menangani persoalan kesehatan.
lihat foto
"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.
Ribka kemudian membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.
Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.
"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."
"Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.
"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.
Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.
Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis
vaksin dengan masyarakat.
"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yang mana?"
"Wong ada 5 macam, ada yang harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yang 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.
"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya."
"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," tegasnya.
Baca juga: Kawal Vaksin di Maluku, Personel Brimob Wajib Pakai Seragam Hitam, Ada Apa
Dalam kesempatan itu, Menteri kesehatan (Menkes) Budi Gunadi sempat menyinggung varian baru virus Corona dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.
Budi mengakui, sampai saat ini ia masih belum bisa memastikan apakah varian baru tersebut sudah masuk ke Indonesia.
"Kalau ditanya udah ada di Indonesia belum, saya akan jawab belum tahu. Karena itu saya bilang ke teman-teman ini perang melawan virus seperti perang beneran, kita harus punya intelnya yaitu dari Kementerian Kesehatan," kata Budi.
