Cegah Stunting, Kemendagri Pilih Maluku Jadi Tuan Rumah Workshop Konvergensi

Dirjen Bangda Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni mengatakan, Maluku menjadi satu di antara prioritas sebagai lokasi penyelenggaraan workshop

Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Kontributor TribunAmbon.com/Adjeng
Kemendagri RI melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah pilih Provinsi Maluku sebagai tuan rumah penyelenggaraan Workshop Penguatan Kelembagaan, Pemantauan, Benchmarking dan Pembelajaran Antar Daerah dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Indonesia, Kamis (19/11/2020) 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea

TRIBUNAMBON.COM -  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Ditjen Bina  Pembangunan Daerah (Bangda) memilih Provinsi Maluku sebagai tuan rumah penyelenggaraan Workshop Penguatan Kelembagaan, Pemantauan, Benchmarking dan Pembelajaran Antar Daerah dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Indonesia.

Saat membuka kegiatan tersebut di Swissbell Hotel, Kamis (19/11/2020), Dirjen Bangda Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni mengatakan, Maluku menjadi satu di antara prioritas sebagai lokasi penyelenggaraan workshop tersebut.

"Ada pertanyaan menarik dari ibu Gubernur Maluku kenapa memilih Maluku? Sebenarnya pilihannya ada 10 provinsi, tetapi saya sudah jatuh hati kepada Provinsi Maluku," ungkap Dirjen Bangda Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni.

Baca juga: Mengenal Maluku Lewat Festival Pulau Rempah yang Akan Digelar di Banda Neira

Selain itu, dia juga mengajak para peserta workshop agar dapat memanfaatkan waktu untuk mengunjungi spot-spot wisata di Kota Ambon dan beberapa wilayah di Maluku.

"Di Maluku ini, khususnya di sekitar kota ada pantai Liang, Pintu Kota, Siwang ada Ora dan Pulau osi yang keindahannya tidak ada di daerah lain," ucapnya.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Maluku Kasrul Selang memberikan apresiasi kepada Dirjen Bangda telah memilih Provinsi Maluku sebagai tempat pelaksanaan workshop.

Kata dia, dalam upaya aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, maka pencegahan harus dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Baca juga: Angka Pengangguran di Maluku Meningkat, PMKRI Maluku-Malut Desak Pemprov Bantu Ekonomi Kreatif

Ia menjelaskan, pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting.

 Peran perencanaan pembangunan juga menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan, mulai dari level Desa, Kabupaten, Provinsi dan pusat

"Oleh karena itu, pada tahap perencanaan diarahkan pada upaya penajaman proses perencanaan dan penganggaran reguler, yang berbasis data/informasi faktual agar program yang disusun  lebih tepat sasaran," jelas sambutan Gubernur Maluku yang disampaikan Kasrul Selang.

Pemerintah Provinsi Maluku, kata dia, melalui program inovasi parenting "Potong Pele Stunting" yang didukung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku sebagai Duta Parenting telah melakukan berbagai terobosan pada lokus stunting di Maluku.

Terobosan ini mengacu pada lima pilar percepatan pencegahan stunting yaitu, komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye, dan komunikasi perubahan perilaku.

lalu konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, ketahanan pangan, dan gizi dan pemantauan dan evaluasi.

"Aksi yang telah kami lakukan ini, telah memberikan dampak yang signifikan, pada penurunan stunting di Maluku," ungkapnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan Workshop Konvergensi Stunting, dia juga menyampaikan apreasiasi kepada Ditjen Bangda atas dukungan dan perhatiannya dalam memantau secara langsung lokus stunting di Maluku.

"Saya berharap, melalui aksi konvergensi pencegahan stunting oleh pemerintah pusat dapat menurunkan angka prevalensi stunting di wilayah Timur Indonesia termasuk di Maluku," ujarnya.

Program Duta Parenting Maluku

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Ditjen Bina  Pembangunan Daerah (Bangda) memilih Provinsi Maluku sebagai tuan rumah penyelenggaraan Workshop Penguatan Kelembagaan, Pemantauan, Benchmarking dan Pembelajaran Antar Daerah dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Indonesia, Kamis (19/11/2020)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Ditjen Bina  Pembangunan Daerah (Bangda) memilih Provinsi Maluku sebagai tuan rumah penyelenggaraan Workshop Penguatan Kelembagaan, Pemantauan, Benchmarking dan Pembelajaran Antar Daerah dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Indonesia, Kamis (19/11/2020) (Kontributor TribunAmbon.com/Adjeng)

Sementara itu, Duta Perangi Stunting  (Parenting) Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail menjelaskan, sejak dilantik sebagai Duta Parenting, pihaknya selalu mendorong pelaksanaan aksi Konvergensi melalui OPD-OPD terkait yang dikoordinir oleh Bappeda.

Widya juga menjelaskan, Provinsi Maluku telah mengukuhkan para  Ketua TP. PKK Kabupaten/Kota sebagai Ibu Parenting yang dikenal dengan sebutan  bahasa daerah ‘Ina Parenting’.

Baca juga: Gubernur Maluku Beri Bantuan Kartu Maluku Cerdas kepada Masyarakat Buru Selatan

Semua daerah di Maluku memiliki Ina Parenting dengan sebutan khas daerah masing- masing.

Mulai dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat,  dan Buru Selatan.

Misalnya, Mama Parenting untuk Kota Ambon; Renad Parenting untuk Kota Tual, Nina Parenting untuk Seram Bagian Timur, Asnib Parenting untuk Maluku Tenggara, Jinang Parenting untuk Kabupaten Kepulauan Aru, Enang Parenting untuk Kabupaten Tanimbar, dan Ngina Parenting untuk Kabupaten Buru.

"Ibu Parenting berarti ibu yang mengasuh anaknya, Parenting juga kepanjangan dari Perangi Stunting, artinya ibu-ibu yang bertugas di daerah masing-masing untuk memerangi stunting," jelas Widya.

Sebagai Duta Parenting, Ina Latu Maluku, Ibunya anak-anak Maluku, Widya juga mengatakan, bersama-sama dengan OPD terkait telah mengunjungi anak-anak di lokus stunting untuk melihat langsung permasalahan yang dialami.

Di tahun 2019, kata Widya dirinya telah  mengunjungi desa lokus stunting di Seram Bagian Barat, Maluku Tengah dan Kepulauan Aru.

Pada tahun 2020 saya telah mengunjungi desa-desa lokus stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara. 

Dari kunjungan-kunjungan tersebut,  terdapat sejumlah permasalahan yang umumnya dialami oleh masyarakat  di desa-desa lokus stunting.

Di antaranya,  masalah ketersediaan air, pernikahan dini, kepemilikan jaminan kesehatan, dan masalah sanitasi termasuk ketersediaan jamban sehat.

“Yang membuat saya merasa sedih, sebenarnya masyarakat Maluku memiliki sumber daya alam yang cukup."

"Laut Maluku melimpah dengan ikan, namun banyak ibu-ibu di desa lokus stunting  yang justru memberikan mie instan untuk anak-anaknya," ungkapnya.

Oleh karena itu, sebagai Ketua TP PKK, dia menegaskan, akan terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penguatan 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Dikatakan, selaku Ketua Tim Penggerak PKK  Provinsi Maluku, pihaknya selalu menghimbau agar mengaktifkan kembali fungsi Posyandu semaksimal mungkin.

Baca juga: Potret Pendidikan di Pulau Teor Maluku: Hanya Kelas Lima dan Enam Saja yang Ada Kursinya

Karena keberhasilan penanggulangan stunting dapat dilihat dari kenaikan Berat Badan dan Tinggi Badan anak ketika datang ke Posyandu, juga tingkat kecerdasannya dapat dipantau melalui aktivitas di PAUD.

“Saya senantiasa mengajak semua OPD dan elemen masyarakat agar bekerjasama  memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan, ketersediaan  pangan dan perlindungan sosial," ungkapnya.

"Sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya menurunkan angka stunting," imbuhnya.

(*)

Sumber: Tribun Ambon
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved