Anggota Komisi 7 DPR-RI Kawal BBM 1 Harga dan Jaringan Listrik di Kepulauan Aru Maluku

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Insany 

TRIBUNAMBON.COM - Mercy Barends, Anggota Komisi 7 DPR-RI yang membidangi energi, riset dan teknologi serta lingkungan hidup dalam  masa resesnya, saat ini sedang mengawal hasil kerjasama dengan mitranya yakni PLN dan Pertamina di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. 

Dalam kunjungannya ke kabupaten terluar di Maluku itu, Jumat (30/10/2020) pekan lalu, Mercy ikut menyaksikan penetapan BBM 1 harga di Pulau Kobrar Desa Koijabu, Kecamatan Aru Timur Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. 

Mercy mengatakan, ia ingin menyaksi sendiri bagaimana penetapan BBM 1 harga yang diberlakukan di Pulau Jawa juga bisa dirasakan di kabupaten terluar di Maluku ini. 

Menurut Mercy, perjuangannya di komisi 7 akhirnya berbuah manis karena di Maluku selain adanya penetapan BBM 1 harga juga aliran listrik yang mulai bisa dirasakan di pulau-pulau terpencil ini. 

Mercy menyebutkan, terkait BBM 1 harga khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), komisi 7 memberikan prioritas utama untuk Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

Selain itu, di Kalimantan perbatasan, Sulawesi perbatasan, dan pulau-pulau terluar.

Baca juga: UMKM Mitra Pertamina di Kepulauan Kei Olah Enbal Jadi Aneka Kuliner

Baca juga: Ahok Kritik Pertamina hingga Usul Kementerian BUMN Dibubarkan, Erick Thohir Balas dengan Pesan Bijak

‘’Khusus untuk Maluku, total BBM 1 harga ada 21 titik sampai tahun 2024, tapi karena  kondisi Covid maka kita sesuaikan dengan anggaran yang ada,’’kata Mercy kepada Tribunambon.com di Desa Koijabi.  

Sebab selain di Desa Koijabi, Aru Tengah Timur ini, BBM 1 harga juga akan berlaku di Desa Meror Trangan Timur. 

‘’Kepada pertamina, Pemkab Aru yang sudah memfasilitasi hingga berdirinya SPBU ini, kami ucapkan terimakasih, artinya program yang kami putuskan di komisi 7 di Jakarta bisa terealisasi sampai di tingkat paling bawah dan kita bisa liat hasilnya, benar-benar terjadi dan masyarakat bisa menikmati BBM 1 harga ini, ‘’ ungkap Mercy haru. 

Menurut Mercy, BBM 1 harga ini juga dihadirkan untuk memotong mata rantai para tengkulak BBM yang selama ini,  bercokol dan beroperasi di wilayah terpencil ini. 

‘’Bensin  yang harganya Rp.6450 dan solar Rp. 5150 bisa naik dua kali lipat bahkan bila lebih jauh lagi 1 liter bisa 50 ribu, makanya dengan hadirnya BBM 1 harga  di wilayah pinggiran, memastikan keadilan energi bagi seluruh rakyat di wilayah terpencil,’’ cetusnya. 

Baginya, ini adalah perjuangan yang ia  upayakan dari waktu ke waktu, karena  butuh konsistensi  untuk berjuang, sebab jika berhadapan dengan anggota DPR lain  yang dari sisi infrastruktur tidak merasa penting dengan kebutuhan ini. 

‘’Sebab kepentingan mereka untuk anggaran sudah di sector lain, jadi kita masih harus tempur terus untuk memastikan BBM 1 harga di tingkat hilir itu tersedia, ‘’ tegas Mercy.  

Hal yang sama  terkait konversi energi, Komisi 7 sudah mengupayakan  masyarakat bisa mendapatkan sumber BBM yang bervariasi. 

‘’Seperti di Ambon kita sedang siapkan tanki depot gas  untuk konversi energi, dalam satu dua tahun mendatang sudah bisa konversi BBM (minyak tanah) ke gas sudah bisa jalan,’’ ungkapnya. 

Mercy juga mengaku sudah memberikan stressing yang cukup tegas kepada pertamina bahwa BBM 1 harga ini jangan dijadikan sebagai SPBU yang komersil, untuk rakyat kecil premium dan bio solar disubsidi, dengan harga yang sudah ditetapkan, solar tahun ini masih subsidi seribu rupiah, sedang tahun berikut karena kondisi Covid, negara subsidi 500 rupiah perliternya.  

‘’Harapan kami jangan sampai, karena SPBU  kompak menjual pertamax dan pertalite yang harganya jauh lebih berat untuk rakyat kecil,’’harap Mercy. 

‘’Saya tadi tegaskan satu tetes bbm itu tali perut, nafas hidup untuk orang kecil, jangan main-main dengan BBM 1 harga.,’’ cetusnya. 

Terkait penambahan  kuota, pihaknya masih dalam koordinasi, untuk di Kepulauan Aru sudah ada tiga SPBU, yakni di Kota Dobo, di Kolama, dan di Koijabi sehingga  dengan bertambahnya  SPBU tidak bisa memakai kuota lama 

“Harapan saya kuota segera ditambah, karena menurut Bupati surat untuk permintaan kuota sudah dikirm, kita tunggu realisasinya, ‘’ucap Mercy. 

Sementara terkait listrik, menurut Mercy, pengembangan instalasi jaringan listrik di seluruh wilayah sulit sudah dilakukan percepatan, tahun 2015 dimulai dengan  wilayah perbatasan, prioritasnya masuk ke desa-desa yang memang elektrikasinya rendah. 

Mercy mengaku, untuk elektrikasi yang paling rendah itu Aru, karena rumitnya geografis, dibanding kabupaten lainnya. Untuk Aru, tiga Pembangkit Listrik Tenaga Diesel  (PLTD) yang sudah disiapkan sejak 2017. Yaitu Benjina, Taberfane dan Marlasi siap nyala.  

Saat ini, menurutnya, tinggal masalah teknis berkaitan dengan trafo set up, dia sudah koordinasi dengan PLN dan semua sudah diselesaikan yang sementara diurus adalah sertifikat layak operasi (SLO). 

Jika semuanya tuntas, maka sudah bisa running untuk Benjina, Taberfane dan Marlasi. 

Dia juga menyebutkan adanya 10 PLTD tambahan yang baru, bahkan instalasi jaringannya sudah terpasang tinggal mesin PLTDnya saja yang akan masuk. Beberapa masih ada kendala namun dipastikan bisa segera selesai. 

‘’Kami koordinasi dengan pihak PLN dan Pemkab, jika memungkinkan sejumlah lokasi yang sudah siap bisa mulai dinyalakan yang penting Pemkab mau memfasilitasi transportasi untuk membawa mesinnya ke lokasi-lokasi ini, dan pihak Pemkab sudah setuju,’’ jelas Mercy.

 Karena itu dalam waktu dekat, dua PLTD di Lor-lor dan Wokan, serta tiga yang lama yakni Benjina, Taberfane dan marlasi bisa segera dinyalakan.

(*)