Breaking News:

Pengungsi Gempa Dimintai Bayaran saat Berobat, BPJS Kesehatan Membantah, Bupati Prihatin

BPJS Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat dr Ishak Umarela memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat.

ANTARA FOTO/IZAAC MULYAWAN
BPJS Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat dr Ishak Umarela memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat. 

TRIBUNAMBON.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ( BPJS) Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang ada di lokasi pengungsia di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah untuk memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat di rumah sakit tersebut.

Kepala BPJS Cabang Ambon Alfiana Latumakulita mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, ada salah satu klausul yang menyebut warga di daerah bencana harus tetap dilayani karena biayanya telah disiapkan oleh negara.

“Jadi itu bukan BPJS yang suruh. Kan ada aturannya Perpres 82 tentang jaminan kesehatan nasional itu sudah mengatur pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin.

Salah satu klausulnya adalah daerah bencana itu memang tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan tapi masyarakat harus tetap dilayani karena biayanya itu telah disiapkan oleh negara,” ungkapnya kepada Kompas.com saat dikonfirmasi, Senin (14/10/2019).

(Kompas.com/Rahmat Rahman Patty)

Larangan Keras Unggah Video dan Foto Korban Meninggal Gempa Ambon

Alfiana menjelaskan, BPJS Kesehatan dalam urusan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku hanya terfokus pada peserta yang memiliki kartu BPJS kesehatan yang telah terjamin dalam JKN-KIS.

Untuk masyarakat yang tidak termasuk peserta JKN-KIS tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, sesuai surat dari Gubernur Maluku, masa tanggap darurat bencana terhitung sejak 26 September 2019-9 Oktober 2019.

Hanya saja, kata dia, khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah, masa tanggap darurat masih diperpanjang hingga seminggu ke depan.

“Sebenarnya begini bicara soal BPJS Kesehatan itu berarti bicara soal peserta yang terjamin dalam JKN-KIS, kalau masyarakat yang di luar itu bukan kami.

Kalau dalam aturannya itu kan tidak dalam masa tanggap darurat jadi tidak boleh ditolak atau disuruh membayar,”jelasnya.

Gempa Susulan Terjadi hingga 1.516 Kali, BMKG Ambon Sebut Itu Peristiwa Normal

Dia menambahkan, karena status tanggap darurat di Maluku Tengah masih berlaku maka pihaknya tidak pernah memerintahkan rumah sakit itu untuk memberlakukan pelayanan yang mengharuskan masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS untuk membayar biaya pengobatan.

“Kami sudah ke rumah sakit, yang pasti masyarakat tidak bisa ditolak atau disuruh membayar jadi kami tidak pernah perintahkan itu, kami justru meminta agar semua pengungsi dilayani karena memang aturannya begitu,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meykal Ponto tidak menampik jika rumah sakit telah memberlakukan kebjakan itu.

Dia juga megaku jika pemberlakukan kebijakan itu menjadi sorotan karena tidak disosialisasikan ke mayarakat.

Dia pun menyarankan warga untuk berobat ke posko kesehatan yang ada di lokasi pengungsian karena tidak dipungut biaya.

Diminta Bayar saat Berobat di Rumah Sakit Darurat, Pengungsi Gempa: Mereka Ingin Kami Mati Perlahan

“Kalau hanya sakit panas, batuk-batuk biasa, demam kan itu ada posko kesehatan bisa berobat saja disitu gratis,”ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pengungsi di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu mengeluhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit darurat di lokasi pengungsian desa tersebut lantaran rumah sakit tidak lagi memberikan layanan gratis pada pengungsi yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan terhitung sejak 9 Oktober 2019.

Pihak rumah sakit mengaku pemberlakukan kebijakan itu lantaran masa tanggap darurat bencana Maluku telah dinyatakan selesai, walaupun pemerintah kabupaten Maluku Tengah masih diperpanjang satu minggu lagi.

 “Sebab BPJS tuntut untuk jalankan bayar BPJS setelah masa tanggap darurat selesai kemarin, jadi kita mau bagaimana lagi.

Kita juga mau gratiskan tapi kita juga ditekan oleh BPJS Kesehatan, ”kata Kepala Bidang Pelayanan dan Perawatan Rumah Skait Darurat, dr Ishak Umarela, Hasnawati Rasyid. 

Kisah Korban Gempa Maluku, 17 Bayi Lahir di Pengungsian, Ada yang Diberi Nama Gempa

Bupati Prihatin

Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengungkapkan rasa keprihatinannya setelah mengetahui rumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang berada di lokasi pengungsian di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu mewajibkan pengungsi yang tidak memiliki kartu BPJS membayar saat berobat di rumah sakit tersebut.

Menurut Abua, seharusnya dalam kondisi kedaruratan, rumah sakit tidak boleh meminta biaya dari pengungsi yang sakit saat berobat di situ.

“Sebenarnya tidak boleh, itu masih dalam keadaan darurat,”kata Abua kepada Kompas.com saat dikonfirmasi dari Ambon, Senin (14/10/2019).

Menurut Abua, meski rumah sakit tersebut berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, namun secara administrai rumah sakit tersebut tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melainkan pemerintah Provinsi Maluku.

“Rumah sakit itu masuk dalam kewenangan provinsi walaupun dia ada di Maluku Tengah,” ujarnya.

Gempa Susulan Ambon Terus Terjadi, Sekolah Diliburkan 9 Hari Ke Depan & 2 Ribu Rumah Rusak

Abua mengatakan, rumah sakit itu dibangun khusus untuk penanganan pengungsi korban gempa di wilayah tersebut.

Sehingga, sangat disayangkan jika pihak rumah sakit harus meminta biaya pengobatan bagi pengungsi yang tidak memiliki kartu BPJS.

“Rumah sakit darurat yang dibangun itu peralatannya semua didatangkan dari pusat karena itu ada tanggap darurat jadi semua pengungsi harus terlayani,” katanya.

Sementara itu, terkait masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku langsung menggelar pertemuan dengan seluruh kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit di tiga daerah terdampak gempa.

Gempa Susulan Bermagnitudo 5.2 SR, Warga Diimbau Tak Percayai Hoaks Tsunami

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meykal Ponto sebelumnya tidak menampik jika rumah sakit telah memberlakukan kebijakan berbayar bagi pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut setelah masa tanggap darurat selesai pada 9 Oktober 2019.

Dia juga megaku jika pemberlakukan kebijakan itu menjadi sorotan karena tidak disosialisasikan ke mayarakat.

Dia pun menyarankan warga untuk berobat ke posko kesehatan yang ada di lokasi pengungsian karena tidak dipungut biaya.

“Kalau hanya sakit panas, batuk-batuk biasa, demam kan itu ada posko kesehatan bisa berobat saja di situ gratis,”ujarnya.

(Kompas.com Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengungsi Korban Gempa Dipungut Biaya Saat Berobat di RS Darurat, Bupati Prihatin" dan "BPJS Kesehatan Bantah Minta Pengungsi Korban Gempa Maluku Membayar Saat Berobat di RS Darurat".

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved