Tak Mau Kalah dari Papua, Gubernur Murad Ismail Ajukan Beberapa Permintaan pada Pemerintah Pusat

Murad mengatakan, sesuai rencana pengembangan (planning of development) Blok Masela sebagaimana telah disepakati Pemerintah RI dan INPEX selaku pengembang, jadwal untuk tahapan konstruksi sudah dilakukan pada 2002.

Sedangkan, tahap produksi baru dilakukan pada 2027.

• Janji Jokowi Untuk Papua, Berikan Kesempatan 1000 Sarjana Papua Kerja di BUMN, hingga Bangun Istana

• Sakit Hati Cintanya Ditolak, Pria Ini Tusuk Wanita Pujaannya, Sebelumnya Pelaku Sempat Peluk Korban

Hanya saja, menurut Murad, tahapan konstruksi Blok Masela ini akan berjalan setelah persoalan lahan, tata ruang, dan amdal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selesai diproses hingga batas waktu 2022.

“Saya ingin mempercepat prosesnya. Kalau masalah lahan dan amdal sudah beres misalnya di tahun 2020, berarti tahapan konstruksi dan produksi bisa kita majukan dua tahun lebih cepat. Sekarang tergantung INPEX, nanti akan dibicarakan kembali,” kata Murad.

Untuk itu, dia berharap pemerintah dan masyarakat Maluku juga harus siap.

Sebab, pengelolaan Blok Masela akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Murad meminta seluruh jajaran Pemprov beserta Pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan instansi terkait dapat mempersiapkan dengan baik mekanisme penyerapan tenaga kerja di Blok Masela.

Selain itu, Gubernur juga meminta para bupati dan wali kota untuk aktif mengundang investor untuk berinvestasi di daerahnya.

Ia juga meminta agar para kepala daerah ini memaksimalkan peran pengusaha lokal, sehingga mampu berkontribusi bagi daerah.

• Kendarai Sepeda Motor saat Mabuk, 2 Pemuda Tewas Tabrak Tembok

“Dorong pengusaha-pengusaha kita di daerah, untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi anak muda kita di daerah. Mereka harus mendapat prioritas, sekaligus dibekali dengan kemampuan dan kualitas SDM yang memadai,” kata Murad.

Lebih lanjut, Murad menyebutkan, angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku masih tinggi.

Namun, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), telah terjadi penurunan angka kemiskinan, pada Maret 2018 sampai Maret 2019 sebesar 0,43 persen.

Ini juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Maluku sampai Maret 2019, sebesar 6,09 persen.

“Karena itu, saya mintakan konsistensi kita semua, untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku,” kata Murad.

(Kompas.com Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kalah Jauh dari Papua, Gubernur Maluku Minta APBD Ditambah" dan "Soal Blok Masela, Gubernur Tak Ingin Orang Maluku Cuma Jadi Penonton".