Tak Mau Kalah dari Papua, Gubernur Murad Ismail Ajukan Beberapa Permintaan pada Pemerintah Pusat

Kalah jauh dari Papua, Gubernur Murad Ismail minta Pemerintah Pusat naikkan APBD Maluku hingga warga Maluku diikutsertakan proyek Blok Masela.

Tak Mau Kalah dari Papua, Gubernur Murad Ismail Ajukan Beberapa Permintaan pada Pemerintah Pusat
Kompas.com/Rahmat Rahman Patty
Kalah jauh dari Papua, Gubernur Murad Ismail minta Pemerintah Pusat naikkan APBD Maluku hingga warga Maluku diikutsertakan proyek Blok Masela. 

TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku Murad Ismail meminta pemerintah pusat menambah APBD Maluku.

Permintaan ini disampaikan Gubernur Murad dalam Rapat Koordinasi Gubernur bersama Bupati-Walikota se-Maluku Tahun 2019 di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (10/9/2019)

Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi S. Sudarmadi yang dihadirkan sebagai pemateri.

Gubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan permintaan penambahan APBD di hadapan Direktur Fasilitas Kepala Daerah Dan Pereakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi S. Sudarmadi saat Rapat Koordinasi Gubernur bersama Bupati-Walikota se-Maluku Tahun 2019 di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (10/9/2019).
Gubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan permintaan penambahan APBD di hadapan Direktur Fasilitas Kepala Daerah Dan Pereakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi S. Sudarmadi saat Rapat Koordinasi Gubernur bersama Bupati-Walikota se-Maluku Tahun 2019 di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (10/9/2019). (KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY)

"Kita (Maluku) ini kaya, kenapa APBD kita kecil, paling tidak disamakanlah. Kita ini provinsi yang ikut memerdekakan Indonesia. Kalau bisa diperhatikan (persoalan ini) supaya proses pembangunan di Maluku bisa berjalan dengan baik,” kata Murad.

Siswa SD Temukan Mayat Bayi dalam Kaleng di Belakang Tempat Karaoke, Diduga Hasil Aborsi

Informasi Penting CPNS 2019, Jangan Sampai Pendaftar Lakukan Kesalahan Ini

Dia mengatakan, secara geografis Maluku memiliki luas laut mencapai 92,4 persen. Sementara luas daratan Maluku hanya 7,6 persen sehingga berdampak pada APBD Maluku yang kecil yakni hanya Rp 2,8 triliun.

Dari jumlah itu, kata Gubernur, 60 persen anggaran digunakan sebagai belanja pegawai.

Jumlah ini dikatakannya, lebih kecil dari APBD Tangerang Selatan yang mencapai Rp 3 triliun padahal luas wilayah tidak sebesar Maluku.

“Bahkan jika digabungkan seluruh APBD Pemda se-Maluku, hanya mencapai Rp 13 triliun. Masih kalah jauh dari APBD Papua yang mencapai Rp 30 triliun,” ujarnya.

Prakiraan Cuaca BMKG Ambon dan Sekitarnya Hari Ini Rabu 11 September 2019, Dua Daerah Hujan

Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Budi S. Sudarmadi yang dikonfirmasi awak media usai kegiatan itu mengatakan, terkait permintaan dari Gubernur Maluku itu hal utama yang harus dilakukan yaitu mewujudkan dulu Undang-Undang Kepulauan.

“Harus disesuaikan dulu, Undang-Undang Provinsi Kepulauan harus diwujudkan dulu, di sana ada pasal-pasal yang mengikat, tidak serta merta minta uang dong, kan harus ada argumennya. Kita harus sesuaikan dengan Undang-Undang. Saya kira langkah yang paling strategis dipercepat proses Undang-Undang Kepulauan itu," jelasnya kepada awak media.

Halaman
123
Editor: Fitriana Andriyani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved