TOPIK
ATR BPN
-
Dalam pelaksanaannya, GEMAPATAS 2025 menargetkan pengukuran dan pemetaan bidang tanah seluas 682.016 hektare
-
Kegiatan ini adalah gerakan Kementerian ATR/BPN bersama masyarakat untuk membangun kesadaran.
-
Hingga Juni 2025 saja, jumlah berkas permohonan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) mencapai 426.625 berkas.
-
Dalam arahannya, Sekjen menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan mampu
-
Sekjen ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi membuka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
-
Salah satu isu yang menarik masyarakat adalah terkait reformasi layanan pertanahan digital.
-
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid saksikan penandatanganan MoU antara Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan berbagai lembaga keagamaan.
-
Harison Mocodompis ingin agar jajaran Satker mampu melihat apa yang menjadi isu-isu strategis
-
Tak hanya soal pertanahan, pembahasan Rakor juga merambah ke isu strategis tata ruang, termasuk penyelarasan Rencana Tata Ruang Wilayah
-
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) di sektor pertanahan
-
Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek RIMBA Swakelola Tipe II dengan tiga perguruan tinggi.
-
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid tanah adalah landasan untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.
-
Kantor BPN Maluku Serah Terima Jabatan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil BPN Provinsi Maluku.
-
Adapun indeks RB Kementerian ATR/BPN di tahun 2024 mencapai 84,02%, tahun 2023 mencapai 78,75%, dan 2022 mencapai 76,58%.
-
Kementerian ATR/BPN menggelar Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025, Senin (14/07/2025).
-
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengajak PB IKA-PMII untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.
-
Lebih lanjut Sesditjen PHPT Kementerian ATR/BPN menjelaskan, sertipikat tanah yang ada akan berubah menjadi Sertipikat Elektronik jika masyarakat
-
Pada forum tersebut, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya keberadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRW
-
Menurutnya, kolaborasi yang terjalin antara Kementerian ATR/BPN, Pemda, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat legalisasi aset,
-
Pengaturan terkait pemanfaatan pulau kecil dan wilayah pesisir telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016.
-
Nusron menyatakan, pelantikan ini adalah bagian dari konsolidasi organisasi yang telah dilakukan secara berkelanjutan selama delapan bulan terakhir.
-
Fokus utama monev kali ini adalah evaluasi atas pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
-
Irjen Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menegaskan, akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan penggunaan anggaran,
-
Dalam webinar bertema "Roadmap Menuju Predikat SAKIP A" yang diselenggarakan oleh BPSDM bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama
-
Asnaedi menjelaskan, sedari dulu, girik, verponding, dan bekas hak lama lainnya bukan menjadi alat bukti kepemilikan tanah
-
Menteri Nusron menggarisbawahi pentingnya pengendalian penggunaan lahan dalam menghadapi kebutuhan pembangunan nasional seperti swasembada pangan,
-
Nusron menekankan bahwa kolaborasi dengan kepala daerah merupakan hal mutlak untuk menyukseskan program strategis nasional
-
Ia menyatakan, Kementerian ATR/BPN akan berupaya memproses sertipikasi aset milik Pemkot Bekasi secepatnya.
-
Menurut Wamen Ossy, pelantikan tidak hanya bagian dari promosi dan mutasi, namun juga sebagai bagian dari proses penyesuaian struktur organisasi.
-
Pengukuhan Pudji Prasetijanto Hadi sebagai alumni kehormatan ini adalah bentuk penghormatan atas dukungan dan kontribusinya terhadap pengembangan
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
