TOPIK
ATR BPN
-
Sertipikasi tanah dilakukan sebagai upaya menjaga agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari.
-
Dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025, pelaksanaan Reforma Agraria menunjukkan capaian signifikan.
-
Peran dari Kementerian ATR/BPN sendiri akan difokuskan pada percepatan implementasi program serta penyelesaian hambatan (debottlenecking).
-
Selama periode satu tahun, tercatat 4.002.281 bidang tanah berhasil didaftarkan, dengan 2.687.686 bidang di antaranya telah bersertipikat.
-
penguatan digitalisasi sistem pertanahan di Kementerian ATR/BPN mampu menekan kasus sengketa baru dalam setahun terakhir.
-
Bukhori dan istri bercerita terkait proses pendaftaran tanahnya yang diajukan sendiri, tanpa perantara.
-
Untuk menyosialisasikan informasi ke masyarakat, Kementerian ATR/BPN hadir di tengah ruang publik, salah satunya melalui pameran.
-
Menteri Nusron menyebut perlu ada kolaborasi sebagai upaya memperkuat pengelolaan aset umat berbasis ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat.
-
Kegiatan ini dihadiri oleh ASN di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Maluku dan Kantor Pertanahan Kota Ambon.
-
Kedua kementerian punya peran strategis dalam memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum dan dapat dikelola secara produktif untuk kemaslahatan
-
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh pihak dalam memperkuat pelaksanaan ILASPP
-
Di Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, kegiatan ini dilaksanakan bertempat di ruang rapat utama, dengan menghadirkan dua orang pejabat yang resmi
-
Arya Romadhona (27), seorang ibu rumah tangga asal Palembang jadi salah satu yang merasakan manfaat aplikasi
-
Menteri Nusron menjelaskan, setiap pegawai perlu mengalami rotasi jabatan dan wilayah secara berkala
-
Transformasi digital dalam layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN sendiri, secara signifikan pengembangannya sudah dimulai sejak 2024.
-
Pemecahan bidang tanah dapat dilakukan jika ada permintaan dari pemegang hak yang bersangkutan. Satu bidang tanah yang telah terdaftar dapat dipecah
-
Pemerintah Republik Indonesia berupaya memenuhi kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat melalui sertipikasi tanah.
-
Nusron akan segera menandatangani Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Papua Selatan untuk mendukung program swasembada pangan.
-
Sebagai bentuk komitmen menyertipikasi tanah ulayat, ia bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada April 2025 lalu telah mengunjungi
-
Desa Wisata itu bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu Kampung Reforma Agraria terbaik pada Januari 2025 lalu.
-
Selama bertahun-tahun, sumber daya air yang melimpah di desa ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.
-
Reforma Agraria tidak hanya sebatas redistribusi lahan, namun juga mencakup penguatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah.
-
Dengan mengusung tema “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita”, upacara berlangsung khidmat dan penuh makna bagi jajaran Kementerian ATR/BPN
-
Penyerahan tersebut menjadi langkah penting dalam transformasi digital pertanahan di wilayah tersebut, sesuai kebijakan Kementerian Agraria
-
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari
-
Rapat ini membahas percepatan pembangunan akses jalan menuju Stasiun KCJB Karawang sebagai bagian dari upaya peningkatan aksesibilitas
-
Ia menegaskan bahwa capaian PNBP dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif serta selalu melampaui target.
-
GTRA sendiri dipimpin langsung oleh kepala daerah, baik bupati di tingkat kabupaten maupun gubernur di tingkat provinsi.
-
Apresiasi itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).
-
Pada rapat tersebut ditetapkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun.
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
