Bentrok di Hunuth

Kepulangan Pengungsi Hunuth Naik Truk jadi Sorotan, Pemerintah Dinilai Abai Fasilitasi Korban

Kepulangan ratusan warga Desa Hunuth yang sempat mengungsi pasca-insiden pembakaran rumah pada Selasa (19/8/2025) menjadi perhatian publik.

Sumber: Humas Polresta Ambon
PASCA BENTROK - Proses pemulangan warga Hunuth dikawal ketat oleh aparat gabungan dari Polda Maluku, Polsek Teluk Ambon, serta personel TNI dari Koramil 01 Baguala, Jumat (22/8/2025). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kepulangan ratusan warga Desa Hunuth yang sempat mengungsi pasca-insiden pembakaran rumah pada Selasa (19/8/2025) menjadi perhatian publik. 

Sorotan tajam datang dari praktisi hukum dan konten kreator, Herberth Dadiara, yang menilai Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon tidak peka dan terkesan abai terhadap kondisi para korban.

Diberitakan sebelumnya, kepulangan ratusan warga Desa Hunuth ini berlangsung sejak Jumat (22/8/2025). 

Mereka dikawal ketat oleh aparat gabungan dari Polda Maluku, Polsek Teluk Ambon, serta TNI Koramil 01 Baguala. 

Warga yang kembali adalah mereka yang rumahnya tidak mengalami kerusakan parah atau terbakar saat insiden pecah. 

Tercatat, sebanyak 42 laki-laki, 46 perempuan, 6 lansia, 15 pelajar, dan 5 anak-anak telah dipulangkan. 

Selain itu, 54 KK dari Kantor Balai Desa Poka, 65 KK dari berbagai desa di sekitarnya, serta 50 KK dari Desa Nania juga telah kembali ke rumah masing-masing.

Baca juga: 543 Peserta Berlari di SBAM Fun Run 2025 Swiss-Belhotel Ambon

Baca juga: Perkuat Sinergi Sektor Kesehatan, BPOM Ambon Hadiri Muswil IDI Maluku

Pemerintah Dianggap Abai

Meskipun proses pemulangan telah dimulai, Herberth Dadiara menyoroti cara pemulangan yang menurutnya tidak layak. 

Ia mengungkapkan keprihatinannya melihat para pengungsi harus kembali dengan menumpangi truk terbuka, terutama saat Ambon masih diguyur hujan.

"Ini sangat disayangkan. Kasus ini adalah salah sasaran, dan masyarakat Hunuth menjadi korban. Perjalanan yang cukup panjang seharusnya diiringi dengan perhatian ekstra dari pemerintah," ujar Dadiara yang juga aktif mengkritisi kebijakan pemerintah melalui media sosial.

Menurutnya, Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon seharusnya menggunakan aset bus yang mereka miliki untuk memfasilitasi kepulangan para pengungsi dengan lebih manusiawi. 

"Sangat disayangkan, aset yang ada tidak digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang berduka," tambahnya.

Tuntut Penangkapan Pelaku Pembakaran Rumah

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved