Warga Pasang Sasi di Gunung Botak: Dukung Program Tambang Namun Bersyarat

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut

BURU,TRIBUNAMBON.COM - Ahli waris Bubator Pito Walata Tujuh Kepala Soa Walata bersama Raja Petuanan Kaiely memasang sasi adat (Tanda Larangan) dan spanduk di sejumlah titik jalur menuju kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru. 

Salah satu titik pemasangan berada di Jalur D, Dusun Wansait, Desa Dava, Kecamatan Waelata.

Spanduk itu berisi pernyataan bahwa Bubator Pito Walata Tujuh Kepala Soa Walata merupakan pemimpin wilayah pemerintahan adat dari masa ke masa

Bertugas menjaga dan melindungi tatanan adat di Dataran Walata Kaku Lea Bumi dan sekitarnya. 

Spanduk juga memuat foto tujuh kepala soa dan Raja Petuanan Kaiely, yaitu:

• Fandi Ashari Wael - Raya Kaiely
• Batu Merah Wael - Seget Kafat Ha Roin Nurlatu - Mate Tawar
• Dola Seleki  -Mate Hain
• Murid Dawan - Malefu Mae
• Kader Wadurat - Wale Madurat Mana Helo Tihun - Porisi Widit
• Kasim Belen - Mad Dava.

Baca juga: Kekerasan Seksual di Maluku Turun Drastis: 37 Kasus Sepanjang Tahun 2025

Baca juga: Tarif Angkutan Udara dan Pangan Dorong Inflasi Ambon Tertinggi di Maluku

Pemasangan sasi dikawal sejumlah aparat kepolisian. 

Salah satu perwakilan ahli waris, Kader Wadurat selaku Wale Wadurat, menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintahan adat Bubator Pito Walata Tujuh Kepala Soa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan terkait pengelolaan tambang emas Gunung Botak.

“Dengan pemerintah daerah dan tokoh adat lainnya sebenarnya sudah pernah bertemu dan berbicara. Namun sejak adanya aktivitas emas di Gunung Botak, Bubator Pito Walata Tujuh Kepala Soa tidak pernah dihubungi dan tidak pernah disosialisasikan,” ujarnya saat diwawancarai TribunAmbon.com.

Ia menegaskan, pemasangan sasi adat tersebut merupakan sikap resmi pemerintahan adat. 

“Pada hari ini kami menyatakan bahwa koperasi tidak boleh masuk ke Gunung Botak dan sekitarnya,” katanya.

Meski demikian, pihaknya menyatakan tetap mendukung program pemerintah daerah.

 “Kami sangat menghargai dan menjunjung tinggi program pemerintah, terutama pemerintah daerah,Namun pemerintah juga harus mengetahui dan memahami posisi Bubator Pito Walata dan Raja Petuanan Kaiely,” lanjutnya.

Menurut Kader, pemerintah patut diapresiasi karena berupaya mengubah aktivitas tambang dari ilegal menjadi legal. 

Namun, ia menekankan adanya syarat yang harus dipenuhi.