Aksi Perubahan Opa Keda, Solusi BPKAD Optimalisasi Aset Kendaraan Dinas di Malteng

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Aksi Perubahan dengan jargon 'Opa Keda'  Solusi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Tengah optimalisasi penyelesaian aset kendaraan dinas Pemerintah Daerah.
‎
‎Bertujuan menertibkan kendaraan dinas sebagai aset Pemda, Kepala BPKAD Maluku Tengah, La Baiena optimis 'Opa Keda' bakal jadi langkah penertiban kendaraan dinas secara berkala. 
‎
‎Kepala BPKAD Maluku Tengah itu menuturkan penertiban kendaraan dinas dilakukan secara persuasif dan negosiasi.
‎
‎"Untuk selanjutnya dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) lakukan penilaian dan berakhir dengan pelelangan," ujar La Baiena, Sabtu (18/10/2025).
‎
‎Melalui forum Implementasi Aksi Perubahan yang dihadiri jajaran bendahara barang OPD, Kamis (16/10/2025) lalu, Kepala BPKAD telah memberikan pemahaman yang sama. 
‎
‎"Kegiatan itu bukan sebatas aksi perubahan, tapi salah satu solusi untuk selesaikan penertiban kendaraan dinas, dimana berangkat dari permasalahan pensiunan yang tidak mengembalikan kendaraan dinas," tutur La Baiena.

Baca juga: Bejat! Seorang Pria di Buru Diduga Cabuli Anak Berusia 4 Tahun, Kini Jadi Tahanan Polres

Baca juga: Viral di Medsos, Warga dan TNI Swadaya Perbaiki Jalan Rusak Menuju Kawasan Wisata Negeri Saleman

‎
‎Diketahui, puluhan kendaraan dinas belum dikembalikan ke Pemda Maluku Tengah, padahal bukan lagi kewenangan pensiunan pegawai, ada juga kasus pegawai mutasi yang enggan mengembalikan kendaraan dinas.
‎
‎"Mereka merasa ingin memiliki karena telah digunakan, akhirnya ia membawa kendaraan ke luar daerah," tukasnya.
‎
‎Dengan aksi ini Kepala BPKAD telusuri pengguna kendaraan dinas yang sudah pensiun, ia klaim sebagai pihak ketiga.
‎
‎"Indikator terakhir ialah pendekatan aspek (kontribusi) PAD, jika dilihat secara kasat mata ada kendaraan dinas yang terparkir begitu saja, dibiarkan lama kelamaan akan menjadi besi tua," ulas La Baiena.
‎
‎Jika bersangkutan tidak kooperatif untuk menyerahkan kendaraan dinas secara baik, langkah yang diambil yaitu Pemda kolaborasi dengan Kejari Maluku Tengah.
‎Sekda sebagai pengguna kuasa barang Pemda bakal memberikan surat kuasa khusus. (*)