Program Sekolah Rakyat Belum Penuhi Target, Kadinsos Malteng: Maafkan Saya

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com,Silmi Sirati Suailo

‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Dikejar batas waktu atau deadline launching Sekolah Rakyat yang direncanakan pada September 2025 ternyata Dinas Sosial Maluku Tengah baru menyasar rekrutmen siswa pada lima Kecamatan.

‎Lima dari 19 kecamatan itu diantaranya, Kecamatan Tehoru, Kecamatan TNS, Kecamatan Elpaputih, Kecamatan Amahai, dan Kecamatan Kota Masohi.

‎Atas hal itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailissa menyampaikan permohonan maaf saat diwawancarai TribunAmbon.com, di Masohi, Senin (8/9/2025).

Baca juga: Tak Hanya Minta Maaf, PMII SBT Desak Ketua DPRD Buat Video Klarifikasi dan PAW

Baca juga: Sesumbar Hitung Kerugian Negara, Kasus Landmark Langgur Tengah Proses Pengalihan Ke Kajari Malra 

"Jadi sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf karena kami baru bisa menyasar 5 kecamatan," ucap Kadis.

‎Tentu menjadi catatan Dinas Sosial pada rekrutmen selanjutnya, agar  memprioritaskan kecamatan lain terkhusus pada daerah yang sulit terjangkau akses pendidikan.

‎"Apalagi contoh di daerah pegunungan dan daerah Kepulauan Banda menjadi perhatian kita. Mereka nanti diikutsertakan dalam Sekolah Rakyat," cetusnya.

‎Diketahui, saat ini Dinas Sosial telah mengusulkan 83 calon siswa Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial.

‎"Untuk sekolah rakyat ini kami merekrut siswa itu pertama 89 siswa, ada 6 siswa yang menyatakan mundur dari keikutsertaan mereka di Sekolah Rakyat," tukas Plt. Kepala Dinas.

‎Sesuai dengan petunjuk ketersediaan ruangan belajar, maka bangunan Sekolah Rakyat sementara ini diperuntukkan  kepada 75 siswa.

‎"Ditambah dari 10 persen cadangan sekitar 7 atau 8, jadi total semuanya adalah 83 calon siswa kami usulkan ke Kementerian Sosial," urai Ruslan.

‎Para calon siswa satuan SMP itu direkrut dengan kerjasama pengurus Program Keluarga Harapan (PKH), yang mana datanya diperoleh dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) terutama di desil I dan desil II.

‎"Pedoman kami adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) terutama di desil I dan desil II sesuai dari petunjuk Kementerian Sosial," pungkas Kadis.(*)