Pendemo Tuntut Bebaskan 2 Masyarakat Adat Haya, Ini Respon Kapolres Malteng

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Masa Aksi Aliansi Kekuasaan Rakyat (AKURAT) menuntut agar dibebaskannya dua Masyarakat Adat Negeri Haya, Kecamatan Tehoru yang menjadi tersangka kasus pembakaran PT. Waragonda.
‎
‎Para pendemo berkumpul di depan Mapolres Maluku Tengah dan menyampaikan aspirasi, Rabu (3/9/2025) sekira pukul 13.48 WIT.
‎
‎Sebelumnya, aliansi yang tergabung dari OKP, LSM, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Dr. Dar Wattiheluw itu telah menyampaikan aspirasi yang sama kepada Bupati Maluku Tengah. 

Baca juga: 200 Personil Polisi Dikerahkan Amankan Demo di Maluku Tengah

‎
‎Mereka menyuarakan 14 poin tuntutan yang memuat permasalahan nasional hingga masalah lokal di Kabupaten Maluku Tengah.
‎
‎Salah satunya, masa aksi meminta agar dibebaskannya dua Masyarakat Adat dari Negeri Haya yang saat ini diproses hukum. 
‎
‎Tuntutan itu disuarakan sedari awal saat memulai aksi demonstrasi, dimana para orator menegaskan bahwa pembela Tanah Ulayat Masyarakat Adat tak patut ditersangkakan. 

Baca juga: Sertifikasi Tanah Transmigrasi di SBT Lamban, Janji Pemkab Dipertanyakan

‎
‎Hal tersebut disampaikan Nasrudin Saun, salah satu orator perwakilan Gerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) Maluku Tengah. 
‎
‎Menanggapi tuntutan tersebut, Kepolres Maluku Tengah, AKBP. Hardi Meladi Kadir saat diwawancarai awak media mengatakan akan mempelajari poin tuntutan.
‎
‎"Nanti kami pelajari kan ada beberapa poin tuntutan. Saya rasa Polda pun sama juga jadi pasti ada respon yang akan kami ambil," tukas Kapolres. 

‎
‎Sebelum itu, merespon pernyataan sikap masa aksi, Kapolres menyatakan, kritikan kepada kepolisian menjadi bahan evaluasi.
‎
‎"Sekaligus kami memohon bantuan untuk kinerja kami selalu diawasi, sehingga pekerjaan kami dalam pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik," kata AKBP. Hardi. (*)