DPRD Malteng Kebut Ranperda Negeri, Target Rampung di Masa Sidang II 2026

Ringkasan Berita:

• DPRD Maluku Tengah percepat penyelesaian Ranperda Negeri pada masa sidang II 2026, didorong seluruh fraksi.
• Pansus A dan B telah dibentuk, pembahasan berlanjut tanpa kendala berarti.
• Ranperda ditargetkan rampung melalui tahapan pembahasan, uji publik, hingga penetapan paripurna.

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo
‎
‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - DPRD Maluku Tengah kebut penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Negeri pada masa persidangan II tahun 2026. 
‎
‎Diketahui, Ranperda Negeri telah berada di meja Parlemen sejak beberapa tahun lalu, dimana pada periode DPRD kali ini Ranperda tersebut telah diusul Pemda Maluku Tengah untuk dibahas bersama DPRD.
‎
‎Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Tengah, Hasan Alkatiri mengatakan, telah dilaksanakan rapat antar Fraksi-Fraksi DPRD bersama Pimpinan DPRD. 

Baca juga: Bupati Malteng Sebut Muscab Partai PKB Jadi Momentum Perkuat Demokrasi dan Pembangunan

Baca juga: Bupati Persilahkan Pimpinan OPD Tak Sejalan Agar Mundur Diri: Hilirisasi Sagu Bukan Kerja Main-Main

Dalam rapat tersebut, seluruh Fraksi meminta agar diselesaikannya Ranperda Negeri. 
‎
‎"Kita telah rapat Fraksi dengan Pimpinan DPRD dan hampir seluruh Fraksi mereka minta untuk kita menyelesaikan Perda Negeri," ujar Hasan, Senin (13/4/2026).
‎
‎Diakui, DPRD Maluku Tengah telah membentuk Pansus A dan Pansus B guna penyelesaian Ranperda Negeri.
‎
‎"Dan mungkin dalam waktu dekat kita selesaikan. Jadi dari ini harapan seluruh ketua-ketua Fraksi bahwa ini adalah tanggung jawab bersama terhadap daerah. Maka dalam masa sidang ini diharapkan bisa diselesaikan." tutur Politisi itu.

‎Dikonfirmasi terkait kendala yang dihadapi saat penyelesaian Ranperda Negeri, Hasan menyebut tak ada kendala mendasar.
‎
‎"Perda ini sebenarnya tidak memiliki kendala yang mendasar sebenarnya," ungkap Wakil Rakyat itu.
‎
‎Ia menambahkan, Ranperda ini sedang menunggu value dari Pemerintah Daerah dan DPRD lantaran diketahui Pansus telah bekerja. 
‎
‎"Karena Pansus sudah mulai bekerja di masa sidang yang lalu, dilanjutkan dengan pekerjaan-pekerjaan itu untuk pembahasan bersama Pansus A dan Pansus B," tukas Hasan.
‎
‎Wakil Rakyat itu mengaku, Ranperda Negeri tersebut telah berada di tahap pembahasan. Adapula tahap lanjutan yaitu, uji publik, harmonisasi, dan penetapan melalui sidang Paripurna.
‎
‎"Jadi kalau pembahasan bisa dilaksanakan, kemudian uji publik, setelah uji publik barulah penetapan. Tiga tahapan itu dilaksanakan dan bisa di-Paripurna," imbuh Hasan.

‎
‎Dikonfirmasi soal potensi adanya protes atau dinamika di tengah proses penggodokan Ranperda, 
‎Hasan Alkatiri menilai Pansus A dan Pansus B memiliki kompetensi yang memungkinkan polemik yang lalu tidak terulang kembali.
‎
‎"Dan bisa melakukan lobi-lobi Pemerintah Daerah agar polemik -polemik terdahulu tidak terulang lagi di pembahasan kali ini," pungkas Hasan. (*)