Kasus Tambang Piru: Doddy Hermawan dan Jacqueline Sahetapy Dipolisikan

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan hingga Penggelapan Ore Tambang

Selain laporan ITE, kuasa hukum Ayu juga mengajukan pengaduan terkait dugaan tindak pidana lain, yakni:

• Pemalsuan tanda tangan almarhumah Farida Ode Gawu
• Pemalsuan dokumen perusahaan
• Dugaan pencurian dan/atau penggelapan dana PT MPM

Dalam konstruksi yang disampaikan, kasus ini juga menyeret pihak lain, termasuk Ferdinand Nugraha Iskandar, pimpinan PT Satya Karya Mineral

Ia diduga terlibat dalam aktivitas pemuatan sekitar 25.000 metrik ton ore milik PT MPM pada tahun 2020.

Anthoni menegaskan, pada saat itu Doddy Hermawan bukan Direktur PT MPM, dan Jacgueline Sahetapy juga bukan bagian dari struktur perusahaan.

“Sehingga seluruh tindakan dan penandatanganan dokumen atas nama PT MPM oleh pihak-pihak tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah,” tegasnya.

Soroti Laporan Polisi: Harusnya Dihentikan

Anthoni juga menyoroti laporan polisi yang diajukan oleh Doddy Hermawan di Polda Metro Jaya.

Menurutnya, laporan tersebut menjadi tidak relevan karena pihak yang dilaporkan, yakni Direktur Utama PT MPM Farida Ode Gawu, telah meninggal dunia pada 8 Desember 2024.

Ia merujuk pada ketentuan hukum acara pidana yang menyebutkan bahwa penyidikan harus dihentikan jika tersangka meninggal dunia.

“Seharusnya perkara tersebut dihentikan atau SP3, karena subjek hukumnya sudah meninggal dunia,” jelasnya.

Sengketa Tambang Kian Memanas

Dengan adanya laporan balik ini, kasus tambang Piru tak lagi sekadar perkara pidana, tetapi berkembang menjadi konflik hukum yang kompleks.

Persoalan mencakup kepemilikan saham, keabsahan direksi, dugaan manipulasi dokumen hingga aliran dana hasil tambang

Kuasa hukum Ayu memastikan akan terus mengawal proses hukum dan membuka fakta-fakta baru di hadapan publik.

“Ini bukan hanya soal tuduhan, tapi ada dugaan pelanggaran hukum serius dari pihak lain yang juga harus diusut,” tutup Anthoni. (*)