Menelusuri Proyek MIP Maluku: Waisarisa SBB- Ambon, Libatkan Bank Dunia

Rantai pasokan panjang membuat harga komoditas di Kabupaten/ Kota, terutama wilayah kepulauan, jauh lebih mahal dibanding pusat distribusi.

Identifikasi masalah yang ditemukan ialah ; 
- harga bahan bangunan dan kebutuhan pokok melonjak di pulau-pulau terpencil. 
- Biaya angkut antar-pulau memperbesar disparitas harga.
- Komoditas perikanan sulit langsung menembus pasar ekspor tanpa transit luar daerah. 

Hal inilah, Gubernur Lewerissa tegaskan bahwa MIP digagas sebagai solusi struktural untuk memotong rantai distribusi tersebut. 

“Soal Maluku Maluku Integrated Port, Adalah satu proyek infrastruktur di bidang kemaritiman dan kelautan yang dipandang perlu dibangun oleh pemerintah provinsi Maluku karena kami menyadari bahwa posisi Maluku sebagai wilayah tengah tengah di kawasan timur Indonesia ini terlalu lama bergantung distribusi logistik nya dari Surabaya dan Makassar sehingga harga harga komoditas di provinsi Maluku di pulau pulau terutama di daerah daerah kabupaten kota yang lain itu menjadi sangat mahal disparitas harganya,” tegas Lewerissa.

*Babak Baru : Usulan Waisarisa, Seram Bagian Barat *

Dalam visi awal, Pemprov Maluku mengusulkan lokasi di Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Pertimbangan awal ialah, mengurai konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini terpusat di Ambon dan mendorong Pulau Seram menjadi pusat pertumbuhan baru. 

Namun Gubernur menyadari, sebuah usulan besar tidak otomatis diterima. 

“Lalu kami mengusulkan daerahnya di Wilayah Waisarisa pada Seram Bagian Barat, Dalam visi kami kalau bisa kita Urai pertumbuhan ekonomi itu tidak terkonsentrasi Di pulau Ambon saja itu kan menjadi sesuatu yang baik untuk mengarahkan pertumbuhan baru di pulau seram. Tapi ini kan pikiran kami pikiran pengusulan kaya mengusulkan rencana itu. Namanya juga usulan terobosan, apakah terobosan itu serta-merta harus diterima oleh pemerintah pusat atau pihak lembaga-lembaga lain atau pihak swasta lain akan terlibat dalam dalam pembangunan proyek infrastruktur itu kan tidak absolut tidak otomatis namanya juga mengusulkan, bisa diterima bisa juga tidak diterima atau ditolak. Semua harus ada alasan teknis yang bisa dibenarkan,” ujarnya.

*Masuknya Bank Dunia dan Uji Kelayakan *

Karena nilai proyek sangatlah besar, Lewerissa sebut mustahil dibiayai melalui APBD. 

Pemprov pun membuka komunikasi dengan pemerintah pusat dan lembaga internasional, termaksud Bank Dunia. 

Skema realistis diantanya ialah, APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, dan Investasi Swasta.

Bank Dunia melakukan Pre-feasibility study (kajian awal kelayakan). Hasilnya menjadi titik balik penting. Lokasi paling ideal dinilai berada di Pulau Ambon.

“Karena itu akan dibangun oleh institusi lain maka ketika berinteraksi dengan lembaga-lembaga itu kita harus mendengar visi mereka dan Bank Dunia telah melakukan pengujian kelayakan awal dan nanti kemudian akan diikuti dengan studi kelayakan. Hasil studi mereka lokasi paling ideal untuk membangun Maluku Integrated Port Itu ada di pulau Ambon bukan di SBB,”