Maluku Terkini
Komnas HAM RI Datangi Polda Maluku, Soroti Bentrokan Warga Leihitu
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk penanganan konflik sosial yang belakangan menjadi perhatian publik.
Penulis: Jenderal Louis MR | Editor: Mesya Marasabessy
Ringkasan Berita:
- Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Maluku melakukan kunjungan resmi ke Polda Maluku, Kamis (19/2/2026).
- Audiensi yang digelar di ruang Rapat Pejabat Utama (PJU), Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon itu menjadi momentum penting penguatan pengawasan dan penanganan konflik berbasis hak asasi manusia di Maluku.
- Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk penanganan konflik sosial yang belakangan menjadi perhatian publik.
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Provinsi Maluku melakukan kunjungan resmi ke Polda Maluku, Kamis (19/2/2026).
Audiensi yang digelar di ruang Rapat Pejabat Utama (PJU), Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon itu menjadi momentum penting penguatan pengawasan dan penanganan konflik berbasis hak asasi manusia di Maluku.
Kedatangan Komnas HAM diterima langsung Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol I Made Sunarta, didampingi Direktur Binmas Polda Maluku Kombes Pol Hujrah Soumena.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk penanganan konflik sosial yang belakangan menjadi perhatian publik.
Komnas HAM Apresiasi Respon Cepat Polda
Kepala Sekretariat Komnas HAM Wilayah Maluku, Edy Sutichno, menyampaikan apresiasi atas respons cepat aparat kepolisian dalam meredam sejumlah gangguan kamtibmas di wilayah Maluku.
“Kami menyampaikan apresiasi atas respon cepat Polda Maluku pada beberapa kejadian gangguan kamtibmas dan konflik di wilayah Maluku,” ungkap Edy dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, langkah cepat aparat di lapangan penting untuk mencegah konflik meluas dan berdampak pada pelanggaran hak asasi masyarakat.
Namun demikian, Komnas HAM menegaskan bahwa penanganan konflik tidak hanya berorientasi pada stabilitas keamanan, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak warga.
Baca juga: Bupati SBT Serahkan SK PPPK Paruh Waktu untuk 3.132 Pegawai
Baca juga: Kapal Mati Mesin di Perairan Nafar, 9 Penumpang Berhasil Dievakuasi Tim SAR Dobo
Bentrokan Warga Jadi Atensi Serius
Salah satu isu yang menjadi fokus pembahasan adalah bentrokan antara warga di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang terjadi beberapa waktu lalu.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian khusus Komnas HAM karena berpotensi menimbulkan eskalasi konflik horizontal.
“Untuk bentrokan antara warga Morela dan Hitu saat ini menjadi atensi kami. Kami mengetahui bahwa Polda Maluku sudah bergerak cepat melakukan penyekatan dan mediasi. Kami berharap persoalan tersebut benar-benar selesai dan tuntas,” tegas Edy.
Komnas HAM menilai penyelesaian konflik harus dilakukan secara menyeluruh, tidak berhenti pada penghentian bentrokan semata, tetapi juga menyasar akar persoalan agar tidak terulang kembali.
| Data BPS: Barang Angkutan dan Bongkar di Maluku Meningkat Februari 2026 |
|
|---|
| Dua Kali Mangkir, Hartini Diminta Tepati Janji di Pemeriksaan 6 April atau Hadapi Upaya Paksa |
|
|---|
| Berbagai Komoditas di Maluku Meningkat per Maret 2026, Inflasi Pertahun 3,40 Persen |
|
|---|
| 6 PNS ESDM Maluku dan Kepala Teknik Tambang Diperiksa Kasus Pertambangan Marmer di SBB |
|
|---|
| Maret 2026, NTP di Maluku Terendah dari 38 Provinsi, Turun Rata-rata 0,30 Persen |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ambon/foto/bank/originals/Jsjsjsaql.jpg)