Diduga Pungli dan Premanisme di Gunung Botak, ILMISPI Desak Kapolda Maluku Pecat Bripda MZA

“Pelaku bilang kalau tidak setor Rp1 juta, bak ini akan dirusak,” ungkapnya.

Situasi kemudian memanas. Korban menyebut dirinya didorong, dicekik, bahkan diajak berkelahi karena tidak memenuhi permintaan tersebut.

Padahal, menurutnya, aktivitas yang dilakukan sudah berada di bawah naungan koperasi, sehingga tidak ada alasan aparat dari pos manapun untuk menghentikan atau memeras pekerja tambang.

ILMISPI: Negara Harus Hadir Lindungi Rakyat

M. Agung Belen menilai tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme yang mencederai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Masayarakat tidak perlu takut bersaksi. Negara harus hadir melindungi masyarakat dari praktik pemalakan, baik yang dilakukan preman bertato, preman berdasi, maupun preman bersenjata,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah wajib memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga tanpa intimidasi atau tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparat kepolisian yang terbukti menyalahgunakan wewenang.

“Kami menekankan pentingnya komitmen pemberantasan korupsi, kolusi, dan praktik penindasan terhadap masyarakat. Aparat harus berani menindak siapa pun yang terbukti bersalah, termasuk dari internal kepolisian sendiri,” pungkasnya.

Kasus dugaan pungli dan premanisme di Tambang Gunung Botak ini kini menjadi sorotan publik.

Masyarakat menunggu langkah konkret dari Polda Maluku dan institusi penegak hukum lainnya untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.(*)