Polda Maluku Bongkar Jaringan TPPO Berkedok Beasiswa, Kerja Luar Negeri dan Kawin Kontrak

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku mengambil langkah proaktif dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. 

Melalui kegiatan “Sosialisasi Penggerak dan Pemberdayaan Dalam Pencegahan TPPO” yang digelar pada Rabu (12/11/2025) di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Ambon.

Kepolisian mengungkap berbagai modus licik yang kerap digunakan jaringan TPPO untuk menjerat korban.

Baca juga: Pelaku Penganiayaan di Ohoi Klanit - Maluku Tenggara Dibekuk Aparat Kepolisian

Baca juga: Wamen Ossy Imbau Jajaran Siapkan Layanan Pertanahan Tata Ruang Jelang IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

Kegiatan yang diselenggarakan Ditreskrimum Polda Maluku bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) ini diikuti oleh 50 peserta kunci dari Kota Ambon.

Dirreskrimum Polda Maluku, Kombes Pol Dasmin Ginting, menjelaskan bahwa kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan lintas batas yang kompleks dan terorganisir, dengan motif utama eksploitasi kemanusiaan. 

Jaringan ini secara spesifik menargetkan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak, yang seringkali tergiur oleh tawaran palsu.

Ginting menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi sangat vital, mengingat TPPO bukan sekadar isu hukum, tetapi juga masalah kemanusiaan yang membutuhkan pencegahan akar rumput.

“Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan lintas batas yang kompleks, melibatkan jaringan terorganisir, dan sering kali menargetkan kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci,” ujar Kombes Pol Dasmin Ginting.

Tiga modus utama yang paling sering digunakan pelaku TPPO:

 * Tawaran Kerja ke Luar Daerah/Luar Negeri: Modus ini paling umum, di mana pelaku menjanjikan gaji fantastis dan posisi menggiurkan di kota besar atau luar negeri. 

Kenyataannya, korban akan dieksploitasi sebagai pekerja paksa, asisten rumah tangga tanpa upah layak, atau bahkan dipaksa menjadi pekerja seks komersial.

 * Iming-iming Beasiswa/Pendidikan: Pelaku memanfaatkan keinginan korban untuk mengenyam pendidikan.

Dengan menawarkan beasiswa palsu atau program pertukaran pelajar yang pada akhirnya digunakan untuk memindahkan korban dan menjebak mereka dalam situasi eksploitasi.

 * Pernikahan Palsu (Kawin Kontrak): Modus ini menargetkan perempuan, menjanjikan pernikahan dengan pria asing kaya. 

Namun, pernikahan ini hanya formalitas untuk memindahkan korban ke negara lain, setelah itu korban dipaksa menjadi budak seksual atau pekerja rumah tangga tanpa hak.

Pemaparan materi yang dibawakan oleh AKP Lilian J. Siwabessy, secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik agar masyarakat Maluku tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu yang menyamarkan eksploitasi tersebut.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, menekankan bahwa pencegahan adalah tanggung jawab kolektif.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan.

“Pencegahan adalah tanggung jawab bersama, dan Polri akan selalu hadir di tengah masyarakat,” ungkap Kombes Pol Rositah.

Polda Maluku mendorong tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir untuk menjadi mitra strategis Polri atau early warning system di lingkungan mereka. 

Diharapkan mereka mampu menyebarkan edukasi tentang bahaya TPPO dan cara mengenali indikasi awal penipuan.

Para peserta terlihat sangat antusias dan aktif berdialog, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai cara mengenali dan melaporkan kasus TPPO. 

Langkah sinergis Polda Maluku ini dinilai efektif dalam menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan dan martabat manusia dari ancaman kejahatan terorganisir. (*)