Pencairan Dana Desa Tersendat Akibat PMK 81/2025, Ini Penjelasan Pemdes SBT

“Tidak menggunakan DD, bisa menggunakan ADD. Karena Dana Desa yang nanti turun di tahun 2026 itu sudah ditentukan penggunaannya,” katanya.

Dirinya berharap agar para kepala desa di Kabupaten SBT tidak panik dalam menyikapi PMK 81 Tahun 2025, namun tetap berhati-hati dan taat regulasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Diberikan sebelumnya, sebanyak 198 desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terancam tidak menerima penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2025 akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang dinilai menyulitkan proses pencairan.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten SBT, Muhammad Irfan Buatan saat diwawancarai Tribunambon.com via WhatsApp, Kamis (4/12/2025).

Irfan menjelaskan, regulasi baru ini membuat penyaluran Dana Desa tahap II tidak lagi dipisah antara anggaran ERMAT dan Non-ERMAT.

Pihaknya mengaku, akibat dari pemberlakuan PMK yang jatuh pada (25/11/2025) lalu, membuat seluruh desa di SBT kesulitan melakukan penyesuaian.(*)