Retribusi Daerah Belum Optimal, DPRD Minta TPAD SBT Serius Benahi Pengelolaan PAD

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fadli Salim Elbetan, menyoroti sejumlah kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum digarap maksimal oleh beberapa OPD mitra Komisi III. 

Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), Kamis (11/12/2025) malam.

Menurut Fadli, sesuai hasil rapat bersama mitra Komisi III, peluang PAD yang masih tersebar di berbagai OPD, namun belum dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan daerah.

“Kalau bicara soal pendapatan, memang ada beberapa kebijakan pendapatan daerah yang berada pada OPD mitra seperti pertanian, perikanan dan kelautan. Dan itu sudah kami tekan agar meningkatkan PAD melalui retribusi daerah,” ujarnya.

Baca juga: Kasus Pemalsuan Surat, Sam Borut Protes Keras: Pasal 263 Ancamannya 6 Tahun, Kenapa Cuma 5 Bulan?

Lebih lanjut dijelaskan, sedikitnya terdapat tiga komponen retribusi yang menjadi sorotan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

Ia mencontohkan temuan pada Dinas Kesehatan yang memiliki dua sumber retribusi namun belum ditangani optimal.

“Di Dinas Kesehatan ada dua retribusi yang harus dipungut, yaitu retribusi MES Rumah Sakit dan Gedung Rumah Guna. Ini sudah menjadi catatan kami di rapat komisi,” jelasnya.

Selain itu, Fadli menyebut bahwa beberapa OPD telah menyusun rancangan peningkatan PAD melalui unit-unit layanan mereka.

Baca juga: KPRP Hadir di Ambon: Pemuda Minta Keamanan, Nakes  Minta Dilindungi, Aktivis Minta Dihargai 

Namun masih membutuhkan pengawalan dari pemerintah daerah agar pendapatan tersebut benar-benar terealisasi.

“Ini masukan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk menjadi perhatian serius. Sementara untuk RSUD, kita tidak bahas karena setiap tahun retribusinya memang masuk sebagai pendapatan daerah,” tambahnya.

Fadli berharap kebijakan PAD ke depan lebih terukur dan dikelola optimal sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten SBT.(*)