Jumat, 15 Mei 2026

SBT Hari Ini

Sentil Gerak Cepat Bupati SBT, Abdul Aziz: Mau Kerja untuk Rakyat atau Cuma Konten?

Menurutnya, slogan tersebut tidak tercermin dalam realitas kerja pemerintahan, terutama dalam pembahasan APBD 2026.

Tayang:
Penulis: Haliyudin Ulima | Editor: Mesya Marasabessy
TribunAmbon.com/Ali/Haliyudin Ulima
DPRD SBT - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Aziz Yanlua, saat rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (9/12/2025). 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Aziz Yanlua, melontarkan sindiran keras terhadap slogan “Gerak Cepat” yang selama ini digaungkan Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati Fahri Husni Alkadiri.

Menurutnya, slogan tersebut tidak tercermin dalam realitas kerja pemerintahan, terutama dalam pembahasan APBD 2026 yang hingga Desember tak kunjung tuntas.

“Faktanya buruk, tetapi di media sosial seakan-akan pemerintah daerah ini bagus. Ini sebenarnya kita mau bekerja untuk daerah atau kita mau bikin konten?” tegasnya saat rapat rapat KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (9/12/2025).

Ia mengaku kecewa karena sejak awal publik menangkap kepemimpinan saat ini dengan semangat kerja cepat.

“Dari awal kita menangkap pemerintahan ini dengan slogan Gerak Cepat. Semua hal bisa terjawab secara cepat, termasuk pembahasan APBD. Tapi faktanya sudah lewat bulan November,” ujarnya.

Baca juga: Soroti Kinerja Pemkab SBT: Ketua DPRD Harap Gerak Cepat Bukan Cuman Omon-omon

Baca juga: Harga Bumbu di Pasar Mardika: Tomat Murah, Bawang Merah dan Cabai Rawit Naik Harga

Saat mengonfirmasi alasan keterlambatan kepada sejumlah pimpinan daerah, ia justru mendapat jawaban bahwa masih dilakukan penyerasian dengan TAPD.

“Mereka bilang kita ini baru bikin penyerasian dengan tim anggaran pemerintah daerah. Kok penyerasian bisa dilampaui batas dalam ketentuan peraturan yang diatur?” sindirnya.

Abdul Aziz juga menolak keras jika alasan defisit dijadikan pembenaran keterlambatan.

“Kalau kita bicara soal defisit ini bukan barang baru. Tahun 2020 kita juga defisit lebih dari Rp. 100 miliar saat pandemi, tapi seluruh program tetap bisa dibiayai,” tegasnya.

Ia bahkan mencurigai keterlambatan ini terjadi secara sengaja.

“Saya curiga ini memang sengaja dilakukan supaya nanti kita disodorkan barang jadi lalu DPRD hanya disuruh legitimasi. Enak saja bapak-bapak,” tutupnya.(*)

Sumber: Tribun Ambon
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved