314 Pasien di SBT Tidak Tercover BPJS, RSUD Bula Minta Tambahan Anggaran Obat Tahun 2026

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Direktur RSUD Bula, dr. Deny Suryana, mengungkap fakta mengejutkan terkait ratusan pasien di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang belum tercover BPJS Kesehatan. 

Kondisi ini menurutnya turut membebani keuangan rumah sakit, terutama dalam penyediaan obat-obatan.

Hal itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SBT, Selasa (18/11/2025).

Menurut Deny, sejak Januari hingga September 2025, sebanyak 314 pasien harus digratiskan RSUD Bula karena tidak memiliki jaminan BPJS.

“Data ini akurat. Ada 314 pasien yang tidak tercover BPJS sejak Januari sampai September. Mereka semua kami gratiskan,” ujarnya.

Baca juga: Data BPJS Bermasalah, DPRD SBT Minta Validasi Tuntas Sebelum Desember

Baca juga: Intimidasi Terdakwa, Jaksa di KKT Diadukan Lagi ke Kejagung

Ia menjelaskan, meski tenaga kesehatan masih bisa memahami kondisi tersebut, namun beban terbesar justru ada pada kebutuhan obat-obatan yang harus dibeli dari luar.

“Tenaga kesehatan mungkin masih bisa mengerti, tapi obat itu tidak bisa gratis. Kami tetap beli keluar,” katanya.

Pihaknya meminta dukungan DPRD dan pemerintah daerah untuk menambah anggaran obat-obatan pada tahun 2026. 

Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah daerah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Kabupaten SBT.

“Kami siap gratiskan pasien, baik BPJS maupun non-BPJS. Tapi tahun 2026 kami mohon sangat, tolong bantu kami dalam anggaran obat-obatan,” pintanya.

Menurut Deny, RSUD Bula hampir setiap akhir tahun mengalami kekurangan obat. 

Meski stok obat pada tahun ini masih mencukupi, ia menilai anggaran ke depan harus lebih terjamin agar pelayanan tidak terganggu.

“Alhamdulillah tahun ini stok obat masih bisa kami tanggung. Tapi ke depan, anggaran harus lebih pasti agar tidak terjadi kekosongan,” bebernya.

Meski begitu, pihaknya tetap berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, dengan dukungan pendanaan obat-obatan agar kebijakan pembebasan biaya pasien dapat berjalan tanpa mengorbankan operasional rumah sakit.(*)